SITUS RESMI BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI (http://www.bappedamj.muarojambikab.go.id) Tag Line Muaro Jambi : “MUARO JAMBI MELAYANI"
Home PERSONIL BAPPEDA
BERITA KEGIATAN
BERITA BERGAMBAR
img-20170202-wa0015.jpgimg-20170209-wa0017.jpgimg-20170209-wa0019.jpgimg-20170209-wa0020.jpgimg-20170209-wa0021.jpg
BIDANG FISIK
STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Administrator   
Kamis, 25 Juni 2015 13:40

STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)

 

Kata Pengantar

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya jua DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK) KABUPATEN MUARO JAMBI,ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan.Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) merupakan tahapan ke-3 dari 6 tahapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Tahapan ini pada dasarnya merupakan akhir dari rangkaian kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi yang ada dalam program PPSP, dimana selanjutnya Kabupaten/Kota juga akan menyusun Memorandum Program Sanitasi (MPS).Dokumen SSK ini berisi Pendahuluan, Kerangka Pengembangan Sanitasi, Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi serta Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi.

Kami menyadari dalam laporan ini masih banyak terdapat kekurangan dan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) serta kritik dan saran membangun sangat kami hargai sebagai bahan agar dapat memperbaiki penyusunan berikutnya. Dokumen SSK ini akan terus dimutakhirkan secara reguler agar pembangunan sanitasi sesuai dengan target dan rencana serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian DOKUMEN ini kami ucapkan terima kasih, Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan sesuai dengan maksud pembuatannya.

Muaro Jambi, November 2014

Bupati Muaro Jambi

 

 


H. BURHANUDDIN MAHIR

RINGKASAN EKSEKUTIF

(EXECUTIVE SUMMARY)

Pembangunan Sanitasi sebagai salah satu target pembangunan MDGs yang dituangkan dalam Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) didasarkan pada acuan dan pedoman yang tegas dalam bentuk Undang-undang maupun peraturan pelaksanaan lainnya. Acuan diberikan dalam upaya memberikan nuansa dan target yang sama bagi setiap tingkatan pemerintahan daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. Sesuai dengan pedoman tersebut penyusunan tujuan dan sasaran Strategi Sanitasi Kabupaten harus memperhatikan permasalahan yang menjadi masalah sanitasi dengan persentase terbesar serta isu-isu strategis yang berkembang dalam proses pelaksanaan pembangunan Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Permukiman di daerah khususnya. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan baik yang terkait dengan sumber daya, pelayanan umum maupun pembiayaan pembangunan Sanitasi dan Pemukiman.

Kabupaten Muaro Jambi merupakan kawasan yang sebagian besar wilayahnya dilalui oleh sungai. Dengan kondisi tersebut masyarakat sekitar banyak yang melakukan pola hidup memanfaatkan air sungai. Sehingga masalah sanitasi terbesar dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat dipinggiran sungai yaitu membuang sampah ke sungai, BABs dan menyalurkan limbah rumah tangga ke sungai. Padahal ada sebagian kecil masyarakat yang memanfaatkan air sungai tersebut sebagai sarana mandi dan mencuci.

Melalui dokumen SSK ini kerangka pengembangan sanitasi akan diprioritaskan pada kawasan perkotaan dengan desa yang termasuk dalam resiko sanitasi tinggi baik itu pada subsektor persampahan, air limbah domestik, drainase lingkungan dan PROHISAN. Karena kawasan perkotaan memiliki peluang menjadi kawasan area beresiko sanitasi tinggi. Adapun kawasan yang masuk dalam kerangka pengembangan sanitasi adalah seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi

Permasalahan terbesar yang dihadapi oleh Kabupaten Muaro Jambi adalah sub sektor persampahan dimana hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat dan kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Dan hal itu disertai oleh kekurangan pendanaan dalam hal operasional dan manajemen akibat dari nilai retribusi yang tidak mencukupi untuk mengelola sampah yang ada. Selain itu kawasan cakupan layanan akan lebihditingkatkan karena selama ini 90% cakupan layanan masih belum memadai. Kedepannya akan disediakan sarana penunjang lain seperti gerobak motor, tong sampah, TPS dan juga pelatihan kepada masyarakat untuk system 3R.

Pada sektor air limbah domestic masalah yang dihadapi sebagian besar adalah kebiasaan masyarakat pinggir sungai yang memanfaatkan sungai sebagai saluran pembuangan akhir air limbah rumah tangga secara langsung.Dilain sisi sungai juga dimanfaatkan oleh sebagian kecil masyarakat sekitar pinggir sungai untuk mencuci dan mandi sehingga hal itu menjadi salah saktu factor penyebaran penyakit yang disebabkan oleh bakteri.Untuk mengatasi hal itu maka program yang diterapkan adalah penyuluhan kepada masyarakat untuk membangun tangki septik dan pembangunan IPAL/IPLT Komunal di kawasan prioritas/resiko sanitasi tinggi.

Untuk drainase lingkungan kondisi yang ada adalah hanya beberapa wilayah yang memiliki drainase lingkungan yang disebabkan oleh topografi wilayah pinggir sungai dan keterbatasan dana daerah untuk membangun drainase lingkungan. Sehingga masyarakat langsung membuang air limbah ke drainase yang ada di sekitar mereka atau hanya dibiarkan langsung menyerap ke tanah tanpa dilakukan pengelolaan terlebih dahulu bahkan langsung menuju sungai. Dan untuk permasalahan tersebut pemerintah Kabupaten Muaro Jambiakan menambah jumlah saluran drainase lingkungan di kawasan prioritas/resiko sanitasi tinggi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak langsung membuang limbah rumah tangga ke drainase atau membuat SPAL tersendiri.

Sedangkan PROHISAN di Kabupaten Muaro Jambi sudah cukup berjalan optimal.Hanya saja perlu peningkatan sarana dan prasarana CTPS di lingkungan sekolah terutama sekolah dasar. Dan media yang ada di Kabupaten Muaro Jambiakan dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga penyampaian Promosi tentang Hygien dan Sanitasi dapat efektif diterima oleh masyarakat. Lebih penting lagi adalah perluasan wilayah promosi mencapai lingkup Kabupaten Muaro Jambi.

Semua hal di atas dapat berjalan dengan optimal apabila didukung oleh peningkatan SDM dan penganggaran daerah untuk program sanitasi. Maka akan dilaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan kepada SKPD terkait sanitasi maupun masyarakat. Sedangkan untuk dana sanitasi akan dipertimbangkan secara serius agar nilai yang diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, sanitasi berhubungan langsung dengan masyarakat. Dan diharapkan juga PERDA akan mewakili sebagai legalitas dalam program dan perencanaan sanitasi di Kabupaten Muaro Jambi.

Daftar Isi

Kata Pengantar............................................................ i-1

Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)................ i-2

Daftar Isi..................................................................................... i-4

Daftar Tabel................................................................................. i-5

Daftar Peta.................................................................................. i-6

Daftar Istilah............................................................................... i-7

Bab 1: Pendahuluan

1.1 Latar Belakang..................................................................... I-1

1.2 Maksud dan Tujuan............................................................... I-5

1.3 Metodologi.......................................................................... I-5

1.4 Posisi SSK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain....... I-12

Bab 2: Kerangka Pengembangan Sanitasi

2.1 Visi Misi Sanitasi.................................................................... II-1

2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi............................................. II-5

2.3 Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi............................. II-19

Bab 3: Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi

3.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik III-2

3.2 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Persampahan.......... III-8

3.3 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Drainase Perkotaan.. III-13

3.4 Tujuan, Sasaran, dan Strategi PHBS terkait Sanitasi...................... III-18

Bab 4: Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi

4.1 Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi.................................. IV-2

4.2 Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik.......... IV-6

4.3 Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan................... IV-15

4.4 Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Perkotaan............ IV-23

4.5 Program dan Kegiatan PHBS terkait Sanitasi............................... IV-32

Bab 5: Strategi Monev

Lampiran

Lampiran 1: Hasil analisis SWOT

Lampiran 2: Tabel KKL

Lampiran 3: Tabel program dan kegiatan rinci

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten......................................... II-1

Tabel 2.2 Tahapan pengembangan air limbah domestik

Kabupaten Muaro Jambi.................................................... II-9

Tabel 2.3 Tahapan pengembangan persampahan

Kabupaten Muaro Jambi.................................................... II-13

Tabel 2.4 Tahapan pengembangan drainase perkotaan

Kabupaten Mauro Jambi.................................................... II-16

Tabel 2.5 Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD

Kabupaten Muaro Jambi untuk sanitasi................................ II-19

Tabel 2.6 Perkiraan besaran pendanaan sanitasi ke depan.................... II-20

Tabel 2.7 Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD

Kabupaten Muaro Jambi untuk

operasional/pemeliharaan sanitasi...................................... II-20

Tabel 2.8 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD

Kabupaten Muaro Jambi untuk Kebutuhan

Operasional/PemeliharaanAset Sanitasi Terbangun

hingga Tahun 2019.......................................................... II-21

Tabel 2.9 Perkiraan kemampuan APBD

Kabupaten Muaro Jambi dalam mendanai

program/kegiatan SSK...................................................... II-21

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan

Air Limbah Domestik........................................................ III-6

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan

Persampahan................................................................... III-12

Table 3.3 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan

Drainase Perkotaan.......................................................... III-17

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan PHBS

terkait sanitasi (tatanan rumah tangga).............................. III-21

Tabel 3.5 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan PHBS

terkait sanitasi (tatanan sekolah)....................................... III-25

Tabel 5.1 Matriks Monev dan Implementasi........................................ V-8

Daftar Peta

Peta 2.1 Peta tahapan pengembangan air limbah domestik.................. II-8

Peta 2.2 Peta tahapan pengembangan persampahan........................... II-12

Peta 2.3 Peta tahapan pengembangan drainase.................................. II-15


Daftar Istilah

I. Umum

1.1 BLUD : Badan Layanan Umum Daerah

1.2 DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1.3 DSS : Diagram Sistem Sanitasi

Alat bantu berbentuk diagram yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi sistem sanitasi yang berlaku saat ini (maupun pengembangan yang diperlukan) dimulai dari produksi/timbulan limbah sampai kembali ke lingkungan.

1.4 EHRA : Environmental Health Risks Assessment

1.5 KKL : Kerangka Kerja Logis

1.6 Masterplan (Rencana Induk)

Perencanaan dasar yang menyeluruh Kabupaten/Kota untuk jangka panjang

1.7 Monev : Monitoring dan Evaluasi

1.8 PHBS : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, http://www.promkes.depkes.go.id).

1.9 Pokja : Kelompok Kerja

1.10 PPSP : Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

1.11 RPJP : Rencana Pembangunan Jangka Panjang

1.12 RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah

1.13 RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah

1.14 Sanitasi

Sanitasi secara umum mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan urin dan tinja yang aman.Sanitasi yang tidak memadai adalah penyebab utama penyakit di seluruh dunia dan sanitasi diketahui memiliki dampak positif bagi kesehatan baik di lingkungan rumah tangga dan di masyarakat pada umumnya. Kata 'Sanitasi‘ juga mengacu pada kemampuan menjaga kondisi higienis, melalui layanan pengumpulan sampah dan pembuangan air limbah (WHO, http://www.who.int/topics/sanitation/en/. Diakses pada 30 November 2011)

1.15 SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.16 SMART : Specific, Measurable, Achievable, Rational, Timebound

Prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan Sasaran.

1.17 SWOT : Strength, Weakness, Opportunity, Threat

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats terlibat dalam suatu proyek atau dalam bisnis usaha.Hal ini melibatkan penentuan tujuan usaha bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang baik dan menguntungkan untuk mencapai tujuan itu. Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey, yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500.

1.18 UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah

1.19 QA : Quality Assurance (Penjaminan Kualitas)

II. Air Limbah

2.1 Air limbah

Air yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang mengandung zat-zat yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan

2.2 Air limbah domestik

Air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama (Lampiran 2 Permen PU No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Biadng Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

2.3 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Instalasi pengolahan air limbah yang didisain hanya menerima lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaa) (Lampiran 2 Permen PU No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Biadng Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

2.4 Jamban

Fasilitas pembuangan tinja

2.5 Pengolahan air limbah

Perlakuan terhadap air limbah, agar air dapat dibuang ke badan air sesuai baku mutu yang disyaratkan

2.6 Sistem off-site

Sistem pembuangan air limbah dimana air limbah dibuang serta diolah secara terpusat di Instalasi Pengolahan Limbah Kota. Sebelumnya lebih dulu melalui penyaluran perpipaan air limbah kota (sewer pipe)

2.7 Sistem on-site

Sistem pembuangan air limbah secara individual yang diolah dan dibuang di tempat. Sistem ini meliputi cubluk, tangki septik dan resapan, unit pengolahan setempat lainnya, sarana pengangkutan, dan pengolahan akhir lumpur tinja (Lampiran 2 Permen PU No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Biadng Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

2.8 Tangki septik (septic tank)

Ruang kedap air yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah rumah tangga

III. Persampahan

3.1 3R : Reduce, Reuse, dan Recycle

Sebuah pendekatan untuk mengurangi timbulan sampah melalui: mengurangi, menggunakan kembali, serta mendaur ulang sampah

3.2 Controlled Landfill (Lahan Urug Terkendali)

Metode pembuangan akhir sampah dengan cara penyebaran sampah secara terkendali dan dilakukan penimbunan dengan tanah secara berkala

3.3 Jenis sampah (UU No. 18 tahun 2008)

- Sampah rumah tangga

Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik

- Sampah sejenis sampah rumah tangga

Sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya

- Sampah spesifik

Adalah sampah yang meliputi:

ü Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun

ü Sampah yang mengandung limbah berbahaya dan beracun

ü Sampah yang timbul akibat bencana

ü Puing bongkaran bangunan

ü Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau

ü Sampah yang timbul secara tidak periodik

3.4 Open dumping

Sampah ditimbun di areal tertentu tanpa membutuhkan tanah penutup

3.5 Pengelolaan sampah

Kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah

Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (UU No. 18 tahun 2008)

3.6 Sanitary Landfill

Metode pengurugan sampah ke dalam tanah, dengan menyebarkan sampah secara lapis per lapis pada sebuah site (lahan) yang telah disiapkan, kemudian dilakukan pemadatan dengan alat berat, dan pada akhir hari operasi, urugan sampah tersebut kemudian ditutup dengan tanah penutup.

3.7 Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu (UU No. 18 tahun 2008)

3.8 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah (UU No. 18 tahun 2008)

3.9 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan (UU No. 18 tahun 2008)

3.10 TPA Regional

TPA yang digunakan oleh lebih dari satu Kabupaten/Kota.TPA regional menjadi salah satu pilihan untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan yang dihadapi Kabupaten/Kota.

3.11 Transfer Depo

Tempat memindahkan sampah dari alat pengumpul ke alat pengangkut

IV.Drainase

4.1 Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke bandan air penerima.

4.2 Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah perkotaan yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan sehingga tidak mengganggu masyarakat dan/atau dan tidak merugikan masyarakat.

4.3 Drainase perkotaan berwawasan lingkungan adalah prasarana drainase diwilayah perkotaan yang berfungsi mengelola/menegndalikan air permukaan (limpasan air hujan) sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir dan kekeringan bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup.

4.4 Sistem drainase perkotaan berwawasan lingkungan adalah jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, bangunan peresapan, bangunan tampungan, beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistematis satu dengan lainnya.

4.5 Badan penerima air adalah wadah-wadah air alamiah atau buatan berupa laut, sungai, danau, kolam retensi, kolam detensi, kolam tandon, sumur resapan dan sarana resapan lainnya yang ramah lingkungan.

4.6 Daerah genangan adalah kawasan yang tergenang air akibat tidak berfungsinya sistem drainase yang mengganggu dan/atau merugikan aktifitas masyarakat.

4.7 Kolam retensi adalah prasarana drainase yang berfungsi menampung dan meresapkan air hujan disuatu wilayah.

4.8 Kolam detensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung sementara air hujan disuatu wilayah

4.9 Kolam Tandon adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagi air baku.

4.10 Sumur resapan adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan kedalam tanah melalui lubang resapan.

4.11 Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrolis terpisah dari sekelilngnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul dan sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk serta pintu air.

4.12 Saluran primer adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan penerima air

4.13 Saluran sekunder adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer

4.14 Saluran tersier adalah saluran yang menerima air dari sistem drainase lokal dan menyalurkannya ke saluran drainase sekunder

V. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait sanitasi

5.1 CTPS : Cuci Tangan Pakai Sabun

Perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir (Pedoman STBM, 2008)

5.2 Sanitasi total

Kondisi ketika suatu komunitas (Pedoman STBM, 2008):

- Tidak Buang Air Besar Sembarangan (Stop Buang air besa Sembarang/SBS)

- Mencuci tangan pakai sabun

- Mengelola air minum dan makanan yang aman

- Mengelola sampah dengan benar

- Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman

 

 

POSISI LIMBAH DOMESTIK

Strategi yang disepakati :

1. Meningkatkan proporsi pembiayaan komponen air limbah yang bersumber dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas baik sarana dan prasarana maupun cakupan layanan pengelolaan air limbah

3. Memaksimalkan pembangunan sarana pengolahan air limbah sekaligus daur ulang limbah

4. Menyusun regulasi pengelolaan air limbah yang memuat aturan dan sanksi yang diintegrasikan dengan Perda RTRW

5. Menyusun regulasi retribusi air limbah yang memuat aturan dan sangksi yang diintegrasikan dengan Perda RTRW

6. Meningkatkan proporsi pembiayaan komponen air limbah untuk OM

7. Mendorong pihak swasta dan masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam pengelolaan air limbah serta berupaya untuk memperoleh dana hibah dari investor

8. Peningkatan pemicuan kepada masyarakat untuk PHBS terutama dalam menyediakan/membuat jamban pribadi

9. Sosialisasi dan pemantauan secara menyeluruh terhadap proses perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan pengelolaan air limbah


POSISI PERSAMPAHAN

Strategi yang disepakati :

1. Menyusun regulasi pengolahan dan pengelolaan persampahan yang memuat aturan dan sanksi yang diintegrasikan dengan Perda RTRW

2. Memaksimalkan pembangunan sarana pemilahan/pembuangan sampah

3. Meningkatkan jumlah sarana pengangkutan persampahan dan jangkauan pelayanan

4. Meningkatkan kelembagaan pengelolaa persampahan melalui aparatur pemerintah daerah

5. Memaksimalkan kerjasama dengan media untuk ikut berkampanye dalam pengelolaan persampahan secara inovatif dan kreatif

6. Peningkatan proporsi pembiayaan komponen persampahan untuk kegiatan OM

7. Meningkatkan jumlah tenaga/personil pelayanan persampahan

POSISI DRAINASE

Strategi yang disepakati :

1. Menyusun regulasi pengolahan dan pengelolaan drainase yang memuat aturan dan sanksi yang diintegrasikan dengan Perda RTRW

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan drainase dan pembangunan tanggul penahan/menampung air

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan drainase

4. Mengoptimalkan pembangunan jaringan drainase dengan prioritas area berisiko

5. Mewujudkan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan dan pengelolaan jaringan drainase

6. Memaksimalkan penganggaran pembangunan drainase dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat

7. Memaksimalkan peran serta masyarakat dalam melakukan perawatan jaringan drainase

8. Peningkatan proporsi pembiayaan komponen persampahan yang bersumber dari pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat

 

 

POSISI PROHISAN

Strategi yang disepakati :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas baik sarana dan prasarana serta cakupan layanan pengelolaan air limbah dan memaksimalkan kegiatan promosi higiene dan sanitasi

2. Meningkatkan pembangunan sarana dan jangkauan air bersih

3. Meningkatkan pemicuan kepada masyarakat akan upaya 3R (Reduce-Reuse-Recycle) dan pengamanan sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya) rumah tangga dan kerjasama dengan media untuk ikut berkampanye dalam pengelolaan persampahan

4. Memaksimalkan kegiatan dan pembekalan kepada masyarakat tentang pentingnya saluran pembuangan


 

Bab I

Pendahuluan


1.1 Latar Belakang

Sanitasi yang meliputi pelayanan air limbah, persampahan, drainase, kesehatan dan kebersihan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dan merupakan tanggung jawab kita semua. Namun pertumbuhan kebutuhan akan pelayanan sanitasi seiring dengan perkembangan penduduk saat ini semakin sulit dikejar dan dipenuhi. Permasalahan sanitasi permukiman di Indonesia umumnya dapat terlihat dari masih rendahnya kualitas dan tingkat pelayanan sanitasi - baik di perkotaan maupun di perdesaan. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain adalah:

· Masih rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi, utamanya pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Hal ini belum termasuk pada keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, kontribusi pendanaan atau pun lahan, dll.

· Masih kurangnya koordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan - baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu kurang padu dan komprehensifnya perencanaan program pembangunan juga merupakan permasalahan yang menyebabkan kurang efisien dan efektifnya pembangunan sanitasi permukiman.

· Masih kurangnya minat dunia usaha untuk berinvestasi di sektor sanitasi. Alasan yang umum dikemukakan adalah pertimbangan ekonomis dan keuangan, peraturan dan perundangan yang belum mendukung, dan lain-lain.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu terobosan di sektor sanitasi. Terobosan tersebut adalah melalui suatu strategi dan program pembangunan yang komprehensif, terintegrasi, jangka menengah – panjang, dan melibatkan berbagai pihak. Strategi ini juga harus diikuti oleh komitmen dan kerja keras semua pihak, baik di bidang pendanaan, penguatan kelembagaan & SDM, penegakan peraturan, pemilihan opsi teknologi sanitasi yang tepat, dan peningkatan partisipasi dunia usaha dan masyarakat.

Dalam rangka mengatasi permasalahan dan tantangan sanitasi permukiman, utamanya yang disebabkan masih adanya masyarakat yang melakukan BAB di sembarang tempat (BABS), masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sampah, semakin luasnya genangan di sejumlah daerah, serta adanya kecenderungan semakin merosotnya kualitas kesehatan dan lingkungan pemukiman yang penduduknya padat dan miskin.

Pemerintah Indonesia melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) mempunyai 3 target yang harus dicapai, yaitu:

· Stop BAB sembarangan, baik di perkotaan maupun di perdesaan

· Pengurangan timbulan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan

· Pengurangan genangan di sejumlah kota dan kawasan

Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencapai target tersebut dilaksanakan melalui Program PPSP dengan sasaran:

· Penambahan layanan jaringan air limbah terpusat sampai dengan 5% dari jumlah penduduk perkotaan (5 juta penduduk, 16 kota) dan pembangunan Sanimas di 226 kota prioritas

· Pelaksanaan praktek 3R untuk mengurangi timbulan sampah sebesar 20% dan perbaikan manajemen pelayanan persampahan di 240 kota prioritas.

Dalam rangka memperbaiki kualitas sanitasi permukiman sekaligus mengejar ketertinggalan pembangunan di sektor sanitasi, Pemerintah Indonesia telah menyusun suatu Road Map atau Peta Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman. Berdasarkan Road Map tersebut PPSP akan melakukan 2 (dua) tahapan kegiatan,yaitu:

1. Tahap Pertama yang utamanya merupakan penyiapan program PPSP secara keseluruhan, dan sekaligus untuk meraih dukungan dari berbagai pihaknya, seperti untuk dukungan politis dan administratif, serta persiapan pendanaan dari berbagai sumber.

2. Tahap Kedua merupakan tahapan pelaksanaan program PPSP, yang meliputi kegiatan persiapan dan pelaksanaan selama periode 2009-2014. Kegiatan ini meliputi:

· Kegiatan Persiapan yang meliputi penyelenggaraan Lokarya Nasional dalam rangka penjaringan kabupaten/kota peserta Program PPSP, Road Show di beberapa wilayah (regional), penyiapan fasilitator, Lokakarya Pembentukan Pokja (Kelompok Kerja), pengembangan kelembagaan dan peraturan.

· Kegiatan Pelaksanaan yang meliputi penyusunan Strategi Sanitasi Kota/Kab (SSK), penyusunan Memorandum Program, implementasi, pemantauan, pembimbingan, evaluasi dan pembinaan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut di atas melibatkan berbagai pihak, baik pusat maupun daerah. Kegiatan persiapan umumnya dikoordinasikan oleh Pusat (TTPS, Pokja Bidang Advokasi). Selanjutnya pada tahap penyusunan SSK menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Kota/Kab), sedangkan pada tahap penyusunan Memorandum Program menjadi tanggung jawab Kementrian Pekerjaan Umum bersama-sama dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pembinaan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dan kota.

Sasaran dan target dari Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah :

  • Menghentikan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) sampai pada tahun rencana, di perkotaan dan pedesaan.
  • Pengurangan timbunan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah yang ramah lingkungan
  • Pengurangan genangan di 100 kabupaten/kota seluas 22.500 hektar.

Untuk mencapai sasaran dan target tersebut diperlukan kerja keras dari semua pihak (stakeholders),  baik pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota), dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, masyarakat, maupun dukungan lembaga donor.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan SSK

Maksud penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) adalah tersusunnya dokumen perencanaan strategis sanitasi Kabupaten yang dapat dijadikan rujukan perencanaan pembangunan sanitasi Kabupaten Muaro Jambi dalam jangka menengah (5 tahunan).

Tujuan dari penyusunan dokumen kerangka kerja SSK ini adalah:

a. Tujuan Umum

Kerangka kerja SSK ini disusun sebagai rencana pembangunan sektor sanitasi dan dijadikan sebagai pedoman pembangunan sanitasi mulai tahun 2014 hingga tahun 2019.

b. Tujuan Khusus

1. Kerangka kerja SSK ini dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pembangunan Sanitasi Kabupaten Muaro Jambi selama 5 tahun yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019

2. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan program jangka menengah dan tahunan sektor sanitasi.

3. Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Muaro Jambi.

1.3 Metodologi Penyusunan

Strategi Sanitasi Kabupaten Muaro Jambi ini disusun oleh Tim Pokja Sanitasi secara partisipatif dan terintegrasi melalui berbagai diskusi secara rutin, lokakarya dan pembekalan baik yang dilalukan oleh Tim Pokja sendiri maupun dengan dukungan fasilitasi CF/PF, dan KMW Wilayah IV. Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap.

Metode penyusunan SSK ini, terdiri dari beberapa proses antara lain :

1) Proses – 1, Penyiapan Kerangka Pengembangan Sanitasi

Proses ini bertujuan untuk menyusun dan mencapai kesepakatan atas kerangka pengembangan sanitasi di kabupaten. Dengan keluaran menyepakati visi dan misi sanitasi, menyepakati tahapan pengembangan sanitasi, menyepakati kebijakan pendanaan sanitasi. Sehingga dari keluaran tersebut dimasukkan untuk SSK bab I ; Pendahuluan dan bab II ; Kerangka Pengembangan Sanitasi.

Untuk mencapai tujuan dan output sebagaimana disebutkan di atas, di dalam Proses ini serangkaian kegiatan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

§ Menetapkan Visi dan Misi Sanitasi yang mengacu ke Visi dan Misi Kabupaten/Kota yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota.

§ Menetapkan rencana sistem sanitasi jangka panjang (10 – 15 tahun) yang memperhatikan: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan masterplan sektor terkait (bila sudah ada); proyeksi kepadatan penduduk; dan kondisi lingkungan.

§ Menetapkan zona sanitasi untuk air limbah domestik, persampahan, dan drainase lingkungan. Beberapa kelurahan yang letaknya berdekatan dan memiliki sistem yang sama dapat digabungkan menjadi satu zona sanitasi.

§ Menetapkan tahapan pengembangan sanitasi mengacu ke kondisi awal sanitasi yang ada di Buku Putih Sanitasi

§ Melakukan analisis kemampuan daerah untuk pendanaan sanitasi.

2) Proses – 2, Penetapan Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi

Proses ini bertujuan untuk menyusun dan menyepakati tujuan, sasaran dan strategi untuk percepatan pembangunan sanitasi di Kabupaten. Dengan capaian keluaran menyapakati tujuan, sasaran dan strategi, menyepakati indikator capaian dari sasaran yang akan ditetapkan. Dengan proses ini, dapat dijadikan sebagai input dan masukan untuk penulisan bab III ; Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi.

Proses ke-dua dalam penyusunan SSK adalah Penetapan Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi. Strategi didefinisikan sebagai upaya mencapai tujuan yang terdiri dari berbagai cara atau pendekatan.

Mengingat strategi didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan, sebagai langkah awal perlu ditetapkan tujuan yang jelas yang hendak dicapai tentang pengelolaan sanitasi. Tujuan ini dirumuskan berdasarkan hasil dari penetapan Tahapan Pengembangan Sanitasi. Terdapat beberapa pengertian dari Tujuan, satu diantaranya adalah “.. sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik…”.

Selanjutnya, perlu disusun sasaran atas tujuan yang hendak dicapai untuk dapat memberikan arahan yang lebih operasional. Sasaran diartikan sebagai “…hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan …”.

Berdasarkan Sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi untuk mencapai Sasaran yang ditetapkan tersebut dianalisis menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Proses analisis ini dimulai dari pembobotan atas isu untuk menetapkan isu strategis serta analisis kuadran pengelolaan sanitasi. Dari hasil kuadran pengelolaan tersebut, grand strategi arah pengembangan sanitasi dapat disusun.

3) Proses – 3, Penyusunan Program dan Kegiatan

Program bisa dipahami sebagai kumpulan beberapa kegiatan yang mengarah kepada sebuah perubahan sesuai dengan strategi yang telah disusun. Tidak hanya terbatas pada implementasi fisik, tetapi juga mencakup usaha menjaga keberlangsungan operasi infrastruktur yang ada. Bisa dari sisi keuangan (tersedianya biaya Operasi dan Pemeliharaan – O&M yang memadai), dan/atau meningkatkan kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan sanitasi yang baik.

Sebagai contoh, “program peningkatan layanan air limbah di zona sanitasi X dengan sistem terpusat” bisa terdiri dari beberapa kegiatan (teknis dan non-teknis) seperti; (i) menyiapkan masyarakat agar terjadi peningkatan kebutuhan (demand creation) akan sistem air limbah yang baik, (ii) pembentukan Badan Layanan Umum Daerah untuk pengelolaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah (diandaikan sebagai prasyarat untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat), (iii) menyiapkan rencana rinci (Detailed Engineering Design – DED), (iv) penyiapan aturan biaya sambungan rumah dan retribusi air limbah, (v) implementasi fisik, dan (vi) kampanye untuk sambungan rumah. Sebagai pegangan dalam perumusan berbagai tahapan kegiatan di dalam suatu program pembangunan infrastruktur mengacu kepada akronim SIDLACOM (Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Contruction, Operation and Maintenance - Survai, Penelitian, Pembebasan Tanah, Pembangunan, Penggunaan dan Pemeliharaan).

Kegiatan yang sudah disusun (sebagai bagian dari pelaksanaan sebuah Program) selanjutnya dibuat indikasi jadwal pelaksanaannya, volume kegiatan tersebut, indikasi biaya yang diperlukan, serta indikasi apakah kegiatan itu dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau tidak.

Hasil dari Proses ini menjadi penting karena akan menjadi dasar dan masukan bagi proses pemograman maupun penganggaran rutin dan formal terutama di Pemerintah Kabupaten/Kota.

4) Proses – 4, Finalisasi SSK

Finalisasi SSK merupakan Proses terakhir dari serangkaian proses penyusunan SSK. Hasil akhir dari Proses ini adalah disahkannya dokumen SSK oleh Bupati/Walikota.

Bagian terpenting Proses ini adalah membangun pemahaman dan persepsi yang sama di lingkungan internal SKPD-SKPD tentang dokumen SSK yang telah disusun, terutama terkait dengan Program dan Kegiatan yang dirumuskan. Hal ini akan menjamin hasil dari SSK masuk di dalam proses penganggaran formal di masing-masing SKPD untuk memastikan implementasi dari strategi yang telah disusun.

Selain pemahaman di lingkungan internal, Proses ini juga mensyaratkan adanya kesamaan pemahaman dan persepsi terhadap strategi pengembangan sanitasi yang disusun (termasuk program dan kegiatannya) dari Pemerintah Provinsi dan Pusat, meskipun proses ini secara lebih rinci akan dilakukan di tahapan Memorandum Program Sanitasi (MPS).

Sebagai catatan, komitmen pemerintah Kabupaten/Kota yang dinyatakan oleh besaran anggaran yang dialokasikan di dalam APBD menjadi pertimbangan bantuan keuangan dari Provinsi, Pusat atau donor lainnya.

Selain itu, dalam proses finalisasi ini, perlu didapatkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan di dalam pembangunan sanitasi. Oleh karena itu, salah satu langkah yang wajib dilakukan adalah menyelenggarakan konsultasi publik. Diharapkan dengan diadakannya konsultasi publik ini maka aspirasi dan masukan yang belum didapatkan sebelumnya dapat diakomodasi dan menjadi bagian dari strategi pembangunan sanitasi di Kabupaten/Kota.


Table 1.1

Indikasi Penjadwalan dan Kebutuhan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SSK Kabupaten Muaro Jambi

Sumber : Petunjuk Praktis Penuyusunan SSK tahun 2014


1.4 Posisi SSK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dari pusat hingga ke daerah, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah dan non-pemerintah di seluruh tingkatan. Sebagai hasil keluaran dari pelaksanaan program PPSP di tahun 2012 yaitu berupa dokumen Buku Putih Sanitasi Kabupaten Muaro Jambi dan Strategi Sanitasi Kabupaten Muaro Jambi. Adapun posisi Strategi Sanitasi Kabupaten Muaro Jambi terhadap dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. StrategiSanitasiKabupaten (SSK) dengan RPJP

Dokumen RPJP Kabupaten Muaro Jambi digunakan sebagai referensi untuk memetakan permasalahan terkait sanitasi dan arah pelaksanaan program sanitasi kedepan.

b. Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dengan RPJM

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menangah (RPJMD) sebagai referensi untuk memperoleh data isu–isu strategis dan permasalahan mendesak terkait program sanitasi yang harus ditangani segera dan sebagai pedoman untuk menentukan visi dan misi serta kebijakan sanitasi kedepan.

c. Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dengan RPIJMD

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) menggambarkan rencana program dan kegiatan setiap SKPD yang menangani sanitasi sebagaimana tertuang dalam RPIJMD tersebut dan akan menjadi pedoman bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam penyesuaian program terhadap Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang berlaku sekarang.

d. Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan RTRW Kabupaten Muaro Jambi

Dalam pelaksanaan penyusunan SSK memperhatikan dan mempedomani tujuan penataan ruang, kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Muaro Jambi dimana kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Muaro Jambi menjadi acuan dalam penentuan wilayah kajian dalam penyusunan SSK.

e. Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) menggambarkan rencana program dan kegiatan setiap SKPD yang menangani sanitasi sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD tersebut dan akan menjadi pedoman bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam penyesuaian program terhadap Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berlaku sekarang.

 

 

Bab II
Kerangka Pengembangan

Sanitasi Kabupaten

2.1 Visi Misi Sanitasi

Visi dan misi sanitasi Kabupaten Muaro Jambi merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Muaro Jambi. Visi dan misi memberikan arah yang jelas dan terukur sebagai sumber inspiratif bagi pengembangan kegiatan sebuah organisasi, sehingga pada akhir periode perencanaan dapat dilakukan evaluasi terukursebagai keberhasilan sebuah program maupun kegiatan.

Tabel 2.1

Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Muaro Jambi

Visi Kab/Kota

Misi Kab/Kota

Visi Sanitasi Kab/Kota

Misi Sanitasi Kab/Kota

Mewujudkan masyarakat Muaro Jambi yang Cerdas, Kuat, Maju Bersama

1. Meningkatkan akses dan kualitas pedidikan dan kesehatan

2. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, aman dan demokratis

3. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik, efektif, efisien, proporsional, akuntabel dan transparan.

4. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya daerah, investasi, pariwisata dan daya saing daerah yang berwawasan lingkungan.

5. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur wilayah dan utilitas lainnya sesuai dengan tata ruang yang memiliki daya dukung lingkungan.

Terwujudnya Kabupaten Muaro Jambi Bersih dan Sehat Tahun 2019 melalui Pembangunan Sanitasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Misi Air Limbah Domestik:

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan air limbah.

- Meningkatkan peran swasta bersama pemerintah untuk menunjang pendanaan, serta Terciptanya system kelembagaan yang kuat dalam pengelohan air limbah.

- Mewujudkan sistem kelembagaan yang kuat dalam pengelolaan air limbah domestik

Misi Persampahan

- Mewujudkan infrastruktur persampahan yang mudah, murah, dan ramah lingkungan untuk masyarakat Kabupaten Muaro Jambi

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan Persampahan, peran kerjasama swasta bersama pemerintah untuk menunjang pendanaan, serta Terciptanya sistem kelembagaan yang kuat dalam pengelohan persampahan

- Mendorong pola kehidupan sanitasi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi berperilaku hidup bersih dan sehat salah satunya membuang sampah pada tempatnya.

Misi Drainase

- Meningkatkan upaya pencegahan, penangan dan pemulihan kerusakan lingkungan serta penanganan pencemaran lingkungan.

- Meningkatkan penyediaan jaringan drainase yang berkualitas dan pengembangan sarana dan prasarana penyehatan Lingkungan Permukiman.

Misi PHBS terkait sanitasi

Meningkatkan Budaya Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat Kabupaten Muaro Jambi

Sumber ; Hasil Analisis Pokja Sanitasi Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan sanitasi lingkungan baik dalam bentuk pembangunan sarana fisik maupun dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Meningkatnya kualitas sanitasi seiring meningkatnya kualitas sarana sanitasi Kabupaten, diharapkan pula dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya sanitasi sehingga kualitas kesehatan masyarakat juga meningkat. Secara umum kondisi sanitasi Kabupaten Muaro Jambi dapat diuraikan sebagai berikut :

Kesehatan Lingkungan Kabupaten

Pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Muaro Jambi diantaranya dimulai dengan adanya penyerapan aspirasi masyarakat lewat Musrenbang, jajaran kesehatan dan lembaga kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tepat sasaran, tepat mutu dan tepat administrasi. Kegiatan-kegiatan tersebut mampu meningkatkan derajat kesehatan secara signifikan. Faktor lain yang juga sangat penting didalam mendukung keberhasilan suatu upaya kesehatan dan adanya peningkatan derajat kesehatan suatu masyarakat adalah faktot kesehatan lingkungan. Dalam menggambarkan keadaan lingkungan di Propinsi Jambi pada umumnya dan Kabupaten Muaro Jambi pada khususnya adalah dengan mengacu pada Indikator Indonesia Sehat 2010, dimana indikator ini merupakan sinkronisasi dari upaya sektor kesehatan dan sektor terkait.

Kesehatan dan Pola Hidup Masyarakat

Pada hakekatnya pembangunan kesehatan ditujukan untuk mewujudkan masyarakat sehat di daerah, oleh karenanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas dibidang kesehatan.Komponen perilaku dan lingkungan sehat merupakan garapan utama promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah upaya untuk memanfaatkan atau memberdayakan masyarakat agar dapat memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya (WHO). Pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan bukanlah pekerjaan yang mudah, karena mencakup aspek perilaku yang erat kaitannya dengan sikap, kebiasaan, kemampuan, potensi dan faktor budaya pada umumnya.

Selanjutnya perilaku kesehatan adalah hal-hal yang dilakukan manusia yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan kemampuan yang dapat berdampak positif atau negatif terhadap kesehatan. Dalam menilai atau melihat perilaku hidup masyarakat dipergunakan 2 indikator yang didalamnya sudah masuk kriteria perilaku masyarakat untuk hidup sehat. Kedua indikator tersebut adalah : Tatanan Rumah Tangga ber-PHBS dan Posyandu Purnama dan Mandiri.

Perilaku sehat yang diterapkan oleh keluarga dapat dilihat dari jumlah tatanan Rumah Tangga yang menerapkan PHBS. Berbagai upaya promosi kesehatan untuk mengubah agar masyarakat berperilaku sehat telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan antara lain advokasi untuk menghasilkan kebijakan perilaku sehat, bina suasana untuk membentuk opini masyarakat, pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan gerakan hidup sehat, kemitraan lintas program dan lintas sektor, sosialisasi pesan-pesan hidup sehat, kampanye, pertemuan nasional promosi kesehatan, dan peningkatan profesionalisme praktisi promosi kesehatan di setiap tingkat administrasi.

2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi

Arahan pentahapan pencapaian pembangunan sektor sanitasi disusun berdasarkan pilihan sistem dan penetapan zona sanitasi dengan mempertimbangkan:

a. Arah pengembangan kota yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Kab. Muaro Jambi dalam jangka panjang

b. Tingkat Kepadatan penduduk

c. Kawasan beresiko sanitasi

d. Kondisi fisik wilayah (topografi dan struktur tanah)

Strategi arahan pengembangan penanganan sanitasi yang sedang dan akan dijalankan hingga berakhirnya masa RPJMD Kabupaten Muaro Jambi tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya infrastruktur sanitasi yang mudah, murah, dan ramah lingkungan untuk masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.

a. Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan

b. Peningkatan akses prasarana dan sarana Limbah Cair baik sistem on site maupun off site untuk perbaikan kesehatan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi

· Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana Limbah Cair sistem setempat (on site) melalui sistem komunal.

· Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana Limbah Cair sistem terpusat (off site).

c. Kampanye Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM) pada seluruh Desa di Kabupaten Muaro Jambi

d. Menetapkan wilayah di Kabupaten Muaro Jambi sebagai wilayah pengembangan konsevasi daerah resapan.

2. Terwujudnya akses air bersih di Kabupaten Muaro Jambi

a. Meningkatkan jumlah layanan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan pada seluruh masyarakat

b. Advokasi desa dalam penyediaan air Bersih

c. Peningkatan akses air minum pada seluruh masyrakat

d. Melindungi Sumber Air Baku Terhadap Aspek Kuantitas, Kualitas Dan Kontinuitas

e. Menurunkan tingkat kehilangan air untuk efisiensi sumber daya dan peningkatan pelayanan

3. Meningkatkan peran aktif seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi secara luas dalam pembangunan sanitasi (Sanitasi urusan bersama)

a. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan Limbah Cair permukiman

b. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan Limbah Cair permukiman

c. Penanganan persampahan Kabupaten Muaro Jambi melalui pengelolaan sampah terpadu

d. Penanganan sistem pembuangan akhir sampah yang tidak mencemari lingkungan sekitarnya dengan upaya efisiensi lahan dan pemanfaatan sisa sampah agar lebih berguna dengan metode yang tepat guna:

e. Mengembangkan DAS Sebagai Daerah Tangkapan Air Hujan Dan Pesisir Laut serta Meningkatkan Kondisi Hutan Lindung Sebagai Daerah Resapan Air

4. Meningkatkan upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan kerusakan lingkungan serta penanganan pencemaran lingkungan

a. Pengolahan sampah yang dapat mereduksi timbulan sampah sebesar 30% serta pemanfaatan sisa sampah untuk memperbaiki struktur serta kinerja tanah pada lahan-lahan pertanian dan perkebunan yang kurang subur serta kegiatan penghijauan.

b. Memperluas lahan pembuangan akhir sampah sesuai dengan kriteria dan dilakukan proteksi terhadap lechate (air sampah) dan gas dengan metode yang tepat.

c. Meningkatkan system pengelolaan menjadi modified sanitary landfill.

d. Penetapan kawasan 10 km dari TPA sebagai Kawasan Rawan Pencemaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

e. Pembatasan budidaya dan atau permukiman ( yang sudah ada ) di kawasan Garis Sempadan TPA untuk menghindari dampak pencemaran sampah.

f. Pembatasan untuk pengembangan kawasan budidaya dan atau permukiman baru pada kawasan Rawan Pencemaran TPA.

g. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Pembangunan prasarana dan sarana air limbah harus memperhatikan dampak sampingan yang mungkin timbul akibat penyebaran wabah melalui pencemaran dan bidang resapan dan konstruksinya harus benar-benar diperhatikan agar tidak mencemari air tanah.

5. Mendorong pola kehidupan sanitasi masyarakat Muaro Jambi berperilaku hidup bersih dan sehat.

Peta 2.1: Peta tahapan pengembangan air limbah domestic


Tabel 2.2

Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Muaro Jambi

No

Sistem

Cakupan layanan eksisting* (%)

Target cakupan layanan* (%)

Jangka pendek

Jangka menengah

Jangka panjang

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

A

Buang Air Besar Sembarangan (BABS)**

20

15

10

0

B

Sistem On-site (setempat)

1

Cubluk dan sejenisnya.

26

20

10

0

2

Individual (tangki septik)

53

60

70

80

C

Sistem Komunal

1

MCK/MCK++

1

5

10

20

2

IPAL komunal

0

0

0

0

3

Tangki septik komunal

0

0

0

0

D

Sistem Off-site (terpusat)

0

0

0

0

TOTAL

100%

100%

100%

100%










Sumber ; Hasil Analisis Pokja Sanitasi Kabupaten Muaro Jambi

Keterangan:

*) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk. Untuk cakupan layanan eksisting (kolom c) silakan mengacu pada data yang telah dimasukkan dalam Instrumen Profil Sanitasi.

**) Buang air besar di kebun, kolam, sawah, sungai dll. Termasuk di dalamnya adalah jamban yang tidak memiliki fasilitas pengolahan (dibuang langsung ke lingkungan) atau yang dikenal juga dengan istilah BABS terselubung.

Isian di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh dan ilustrasi semata.

Dari tabel 2.2 diatas menjelaskan bahwasanya tahapan pengembangan air limbah domestik di Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari empat sistem pengolahan antara lain ; buang air besar sembarangan (BABS), sistem on-site (setempat), sistem komunal dan sistem off-site (terpusat). Sistem ini merupakan penanganan terhadap permasalahan pengelolaan beserta penanganan untuk dilakukan pengembangan pada tahap pengembangan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Di tinjuan dari kondisi eksisting, untuk cakupan layanan sistem buang air besar sembarangan (BABS) ternyata di Kabupaten Muaro Jambi terdapat sebanyak 20% penduduk yang masih melakukan buang air besar sembarangan(BABS) dari total jumlah penduduk yang ada. Dengan target capaian cakupan pelayanan BABS untuk jangka pendek praktek BABS menjadi 15%, jangka menengah target capaian menjadi 10% dan untuk target capaian cakupan layanan untuk praktek BABS sampai pada jangka panjang menjadi 0%, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang melakukan praktek BABS. Cakupan pelayanan sistem on-site (setempat) terdiri dari cubluk dan sejenisnya diharapkan sampai pada target cakupan layanan untuk jangka menengah menjadi 0%, kerena sistem ini dianggap masyarakat menggunakan sistem yang tergolong tidak memenuhi standar pelayanan kesehatan.

Sedangkan utuk sistem pengelolaan dengan menggunakan tangki septik dengan nilai data dasar (eksisting) dari 53% masyarakat yang menggunakan tangki septik untuk tahun rencana jangka pendek diharapkan meningkat menjadi 60%. Untuk target capaian jangka menengah meningkat lagi menjadi 70%, sehingga sampai pada rencana jangka panjang penduduk menggunakan tangki septik meningkat lagi menjadi 80%. Ini artinya masyarakat yang menggunakan tangki septik (memenuhi standar/SNI) sampai pada jangka panjang tahun rencana menjadi 80%.

Tahapan pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem komunal di Kabupaten Muaro Jambi hanya terdapat 1 jenis sarana kegiatan pengelolaan yaitu MCK, dengan nilai data dasar (eksisting) terdapat sebanyak 1% penduduk menggunakan MCK. Target capaian pengelolaan untuk tahun rencana jangka pendek meningkat menjadi 5%. Sedangkan sampai pada tahun rencana jangka menengah diharapkan masyarakat yang menggunakan MCK di Kabupaten Muaro Jambi meningkat menjadi 5%. Dan sampai pada tahun rencana jangka panjang diharapkan masyarakat yang menggunakan MCK meningkat menjadi 20%.

Dari target capaian yang telah dirumuskan sampai pada tahun rencana jangka panjang ini diasumsikan bahwasanya masyarakat Kabupaten Muaro Jambi tidak ada lagi yang melakukan praktek buang air besar sembarangan (BABS) dengan melakukan peningkatan pengelolaan air limbah domestik menggunakan sistem on-site yaitu masyarakat menggunakan tangki septik dan dilakukannya pembangunan MCK yang terfokus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).


Peta 2.2: Peta tahapan pengembangan persampahan


Tabel 2.3

Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Muaro Jambi

No

Sistem

Cakupan layanan eksisting(1) (%)

Cakupan layanan (%)

Jangka pendek

Jangka menengah

Jangka panjang

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

A

Prosentase sampah yang terangkut

10

20

60

85

1

Penanganan langsung (direct)(2)

5

10

15

25

2

Penanganan tidak langsung (indirect)(3)

5

10

45

60

B

Dikelola mandiri oleh masyarakat atau belum terlayani(5)

90

80

40

15

TOTAL

100

100

100

100

Sumber ; Hasil Analisis Pokja Sanitasi Kabupaten Muaro Jambi

Keterangan:

1) Cakupan layanan dapat didekati dengan prosentase sampah yang terkumpul dan terangkut atau jumlah penduduk yang mendapatkan layanan dibagi total penduduk administratif. Untuk cakupan layanan eksisting (kolom c) silakan mengacu pada data yang telah dimasukkan dalam Instrumen Profil Sanitasi.

2) Penanganan langsung adalah pelayanan sampah berdasarkan sistem pengangkutan menggunakan truk langsung dari rumah ke rumah kemudian dibuang ke TPA.

3) Penanganan tidak langsung adalah pelayanan sampah dimana sampah diangkut menuju TPS kemudian dari TPS akan diangkut ke TPA dengan truk.

4) Apabila data terkait penanganan langsung dan penanganan tidak langsung tidak tersedia, maka silakan langsung diisikan di baris prosentase sampah terangkut (yang seharusnya adalah penjumlahan dari penanganan langsung dan tidak langsung).

5) Dikelola mandiri oleh masyarakat atau belum terlayani adalah wilayah yang belum mendapatkan pelayanan sampah yang terlembaga sehingga pengelolaan sampah masih dilakukan sendiri oleh masyarakat (dikubur, dibakar dll) maupun dikelola oleh KSM atau kelurahan.

Tabel tersebut diatas menjelaskan bahwa persentase sampah yang terangkut di Kabupaten Muaro Jambi untuk penanganan langsung sebanyak 5% dan penangan tidak langsung sebanyak 5%, sehingga total jumlah sampah yang terangkut sebanyak 10%. Direncanakan untuk jangka pendek diharapkan meningkat menjadi 20%. Cakupan layanan pengelolaan persampahan untuk jangka menengah meningkat menjadi 60%, dengan sistem penanganan langsung meningkat menjadi 10% dan penangan tidak langsung meningkat menjadi 10%. Sementara, sistem pengelolaan persampahan mandiri oleh masyarakat/belum terlayani sebanyak 90%. Rencana tahapan pengembangan untuk sistem ini diaharapkan bisa mencapai 15% dengan catatan bahwasanya sistem pengelolaan mandiri oleh masyarakat ini merupakan kegiatan pengelolaan persampahan yang di kelola oleh KSM dengan cara 3R.

Peta 2.3: Peta tahapan pengembangan drainase


Tabel 2.4

Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Kabupaten Muaro Jambi

No

Kecamatan

Luas genangan eksisting (ha)

Luas genangan (ha)

Jangka pendek

Jangka menengah

Jangka panjang

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

1

Kecamatan Mestong

160

152

114

29

2

Kecamatan Sungai Bahar

404

384

288

72

3

Kecamatan Bahar Selatan

124

118

88

22

4

Kecamatan Bahar Utara

499

474

356

89

5

Kecamatan Kumpeh Ulu

901

856

642

160

6

Kecamatan Sungai Gelam

1.000

950

713

178

7

Kecamatan Kumpeh

1.735

1.648

1.236

309

8

Kecamatan Maro Sebo

623

592

444

111

9

Kecamatan Taman Rajo

674

640

480

120

10

Kecamatan Jambi Luar Kota

825

784

588

147

11

Kecamatan Sekernan

268

255

191

48

Total

7.213

6.852

5.139

1.285

Sumber ; Hasil Analisis Pokja Sanitasi Kabupaten Muaro Jambi

Tabel 2.4, tahapan pengembangan drainase perkotaan Kabupaten Muaro Jambi tersebut diatas menjelaskan bahwa penanganan luas genangan jangka pendek dari 7.213 ha menjadi 6.852 ha atau penanganan dilakukan sebanyak 5% dari luas genangan yang ada. Masing-masing pengembangan yang dilakukan di tiap-tiap kecamatan : Kecamatan Mestong Luas genangan di tangani dari 160 ha menjadi 152 ha, Kecamatan Sungabahar luas genangan sebanyak 404 ha ditangani menjadi 384 ha, Kecamatan Baharselatan penangan genanga dari 124 ha menjadi 118 ha, Kecamatan Baharutara penanganan luas genangan dari 499 menjadi 474 ha, Kecamatan Kumpehulu penangan genangan dari 901 ha menjadi 856 ha, Kecamatan Sungai Gelam penanganan genangan dari 1.000 ha menjadi 950 ha, Kecamatan Kumpeh penanganan genangan dari 1.735 ha menjadi 1.648, Kecamatan Marosebo penangan genangan dilakukan dari 623 ha menjadi 592 ha, Kecamatan Tamanrajo penangan genangan yang dilakukan dari 674 ha menjadi 640 ha, Kecamatan Jambiluarkota penangan genangan yang dilakukan dari 825 ha menjadi 784 ha, Kecamatan Sekernan penangan genangan yang dilakukan dari 268 ha menjadi 255 ha.

Sementara untuk jangka menengah (sampai pada tahun 2019) pengembangan jaringan drainase untuk penanganan wilayah genangan dilakukan sebanyak 25%, atau dari 7.213 ha genangan yang ada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi menjadi 5.139 ha. Untuk masing-masing kecamatan : Kecamatan Mestong luas genangan menjadi 114 ha, Kecamatan Sungaibahar luas genangan menjadi 288 ha, Kecamatan Baharselatan luas genangan menjadi 88 ha, Kecamatan Baharutara luas genangan menjadi 356 ha, Kecamatan Baharutara luas genangan menjadi 356 ha, Kecamatan Kumpehulu luas genangan menjadi 642 ha, Kecamatan Sungaigelam luas genangan menjadi 713 ha, Kecamatan Kumpeh luas genangan menjadi 1.236 ha, Kecamatan Marosebo luas genangan menjadi 444 ha, Kecamatan Tamanrajo luas genangan menjadi 480 ha, Kecamatan Jambiluarkota luas genangan menjadi 588 ha, Kecamatan Sekernan luas genangan menjadi 191 ha.

Untuk rencana jangka panjang (sampai pada tahun 2029), pengembangan jaringan drainase untuk mengatasi daerah genangan dilakukan sebanyak 75% dari jumlah keseluruhan luas genangan eksisting yaitu dari luas genagan sebanyak 7.213 ha menjadi 1.285 ha. Pengembangan jaringan drainase yang dilakukan untuk mengatasi genangan ; Kecamatan mestong luas genangan menjadi 29 ha, Kecamatan Sungaibahar luas genganan menjadi 72 ha, Kecamatan Baharselatan penangan luas genangan menjadi 22 ha, Kecamatan Baharutara luas genangan menjadi 89 ha, Kecamatan Kumpehulu luas genagan yang ditangani menjadi 160 ha, Kecamatan Sungaigelam luas genangan menjadi 178 ha, Kecamatan Kumpeh luas genangan menjadi 309 ha, Kecamatan Marosebo luas genangan menjadi 111 ha, Kecamatan Tamanrajo luas genangan menjadi 120 ha, Kecamatan Jambiluarkota luas genangan menjadi 147 ha, Kecamatan Sekernan penanganan luas genangan menjadi 48 ha.

Rencana pengembangan jaringan drainase ini dilakukan berdasarkan perhitungan estimasi perkembangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi sampai pada tahun 2029 (jangka panjang). Dan program pengembangan ini akan terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan sehingga bisa mengatasi/menangani daerah genangan yang ada di wilayah permukiman perkotaan Kabupaten Muaro Jambi.


2.3 Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi

Tabel 2.5

Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Muaro Jambi untuk Sanitasi

No

Uraian

Belanja Sanitasi (Rp.)

Rata-rata Pertumbuhan

2010

2011

2012

2013

2014

1

Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 )

753.131.000

2.691.191.500

2.104.437.000

4.983.705.000

3.387.973.500

2.784.087.600

1.1

Air Limbah Domestik

-

769.100.000

1.102.437.000

1.870.990.000

-

748.505.400

1.2

Sampah rumah tangga

-

-

-

-

-

-

1.3

Drainase lingkungan

-

1.204.000.000

1.002.000.000

3.112.715.000

3.387.973.500

1.741.337.700

1.4

PHBS

753.131.000

718.091.500

-

-

-

294.244.500

2

Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2 + 2.3 )

131.800.000

1.079.373.100

1.358.618.727

2.374.151.436

900.576.300

2.784.087.600

2.1

DAK Sanitasi

-

769.100.000

1.102.437.000

1.870.990.000

900.576.300

748.505.400

2.2

DAK Lingkungan Hidup

131.800.000

310.273.100

256.181.727

503.161.436

-

-

2.3

DAK Perumahan dan Permukiman

-

-

-

-

-

1.741.337.700

3

Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi

Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)

621.331.000

1.611.818.400

745.818.273

2.609.553.564

2.487.397.200

1.615.183.687

Total Belanja Langsung

258.247.918.264

294.509.322.982

408.365.498.691

631.346.121.224

599.569.573.474

438.407.686.927

% APBD murni terhadap Belanja Langsung

0,24%

0,55%

0,18%

0,41%

0,41%

0,37%

Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupunpenetapan nilai absolut)

2,00%

Sumber ; Hasil Analisis Pokja Sanitasi Kabupaten Muaro Jambi

 

Tabel 2.6

Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan

No

Uraian

Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.)

Total Pendanaan

2015

2016

2017

2018

2019

1

Perkiraan Belanja Langsung

659.526.530.821

725.479.183.904

798.027.102.294

877.829.812.523

965.612.793.776

4.026.475.423.318

2

Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi

2.611.767.060

2.872.943.766

3.160.238.143

3.476.261.957

3.997.701.250

16.118.912.176

3

Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,41%

2,00%

Sumber ; Hasil Analisis Pokja Sanitasi Kabupaten Muaro Jambi

Tabel 2.7

Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Muaro Jambi untuk Operasional/Pemeliharaan Sanitasi

No

Uraian

Belanja Sanitasi (Rp.)

Pertumbuhan rata-rata

2010

2011

2012

2013

2014

1

Belanja Sanitasi

1.1

Air Limbah Domestik

1.1.1

Biaya operasional / pemeliharaan (justified)

34.000.000

34.000.000

34.000.000

34.000.000

34.000.000

34.000.000

1.2

Sampah rumah tangga

1.2.1

Biaya operasional/pemeliharaan (justified)

154.800

328.281.000

705.098.350

873.355.000

959.430.600

573.263.950

1.3

Drainase lingkungan

1.3.1

Biaya operasional/pemeliharaan (justified)

-

-

-

-

-

-

Sumber ; HasilAnalisis Pokja Sanitasi Kabupaten Muaro Jambi

Tabel 2.8

Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Muaro Jambi untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan

Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2019

No

Uraian

Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp.)

Total Pendanaan

2015

2016

2017

2018

2019

1

Belanja Sanitasi

1.431.571.010

1.574.728.111

1.732.200.922

1.905.421.014

2.095.963.116

8.739.884.173

1.1

Air Limbah Domestik

1.1.1

Biaya operasional / pemeliharaan (justified)

37.400.000

41.140.000

45.254.000

49.779.400

54.757.340

228.330.740

1.2

Sampah rumah tangga

1.2.1

Biaya operasional/pemeliharaan (justified)

1.055.373.660

1.160.911.026

1.277.002.129

1.404.702.341

1.545.172.576

6.443.161.732

1.3

Drainase lingkungan

1.3.1

Biaya operasional/pemeliharaan (justified)

338.797.350

372.677.085

409.944.794

450.939.273

496.033.200

2.068.391.701

Sumber ; Hasil Analisis Pokja Sanitasi Kabupaten Muaro Jambi

 

Tabel 2.9

Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Muaro Jambi dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

No

Uraian

Pendanaan (Rp.)

Total Pendanaan

2015

2016

2017

2018

2019

1

Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan

1.431.571.010

1.574.728.111

1.732.200.922

1.905.421.014

2.095.963.116

8.739.884.173

2

Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi

2.611.767.060

2.872.943.766

3.160.238.143

3.476.261.957

3.997.701.250

16.118.912.176

3

Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi

2.638.106.123

2.901.916.736

3.192.108.409

3.511.319.250

3.862.451.175

16.105.901.693

4

Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)

1.180.196.050

1.298.215.655

1.428.037.221

1.570.840.943

1.901.738.135

7.379.028.003

5

Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)

1.206.535.113

1.327.188.625

1.459.907.487

1.605.898.236

1.766.488.059

7.366.017.520

Sumber ; Hasil Analisis Pokja Sanitasi Kabupaten Muaro Jambi


Tabel 2.5, Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Sanitasi sebelumnya juga sudah dijelaskan di dokumen Buku Putih Sanitasi Kabupaten Muaro Jambi 2014. Pertumbuhan pendanaan sanitasi pada tahun 2010 sebanyak Rp. 753.131.000, pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 2.691.191.500, pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 2.104.437.000, pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 4.983.705.000, akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan anggaran menjadi Rp. 3.387.973.500. pertumbuhan rata-rata pendanaan sanitasi dari tahun 2010 sampai pada tahun 2014 adalah sebanyak Rp. 2.784.087.600.

Pertumbuhan pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2010 sebanyak Rp. 131.800.000, pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 1.079.373.100, pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 1.358.618.727, pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi Rp. 2.374.151.436, sementara DAK pada tahun 2014 menurun menjadi Rp. 900.576.300. Rata-rata pertumbuhan pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari tahun 2010 sampai tahun 2014 sebanyak Rp. 2.784.087.600.

Rata-rata pertumbuhan belanja sanitasi dari total belanja sanitasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari tahun 2010 sampai tahun 2014 sebanyak Rp. 1.615.183.687. Sedangkan persentase (%) Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap belanja langsung sanitasi hanya sebesar 0,3%.

Tabel 2.6, menjelaskan perkiraan pendanaan sanitasi kedepan sampai tahun 2019 (jangka menengah). Perhitungan pendanaan ini diasumsikan peningkatan besaran dana setiap tahunnya diperkirakan sebanyak 10%. Penjelasan dari tabel tersebut diatas bahwasanya perkiraan APBD murni untuk belanja sanitasi pada tahun 2015 diperkirakan sebanyak Rp. 2.611.767.060, pada tahun 2016 belanja sanitasi dari APBD murni diperkirakan meningkat menjadi Rp. 2.872.943.766, pada tahun 2017 belanja sanitasi dari APBD murni diperkirakan meningkat lagi menjadi Rp. 3.160.238.143, pada tahun 2018 belanja sanitasi dari APBD murni diperkirakan meningkat menjadi Rp. 3.476.261.957. sampai pada tahun 2019 belanja sanitasi dari APBD murni diperkirakan menjadi Rp. 3.997.701.250. sehingga total pendanaan belanja sanitasi dari APBD murni sebanyak Rp. 16.118.912.176.

Melalui perkiraan perhitungan tersebut diatas, maka sampai pada tahun rencana jangka menengah perkiraan komitmen pendanaan sanitasi sebesar 2%.

Tabel 2.7, Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Muaro Jambi untuk Operasional/Pemeliharaan Sanitasi sebelumnya juga sudah dijelaskan dalam dokumen Buku Putih Sanitasi Kabupaten Muaro Jambi 2014. Tabel tersebut menjelaskan bahwasanya petumbuhan pendanaan untuk operasional/pemeliharaan terhadap fasilitas yang sudah terbangun untuk subsektor air limbah domestik dari tahun 2010 sampai tahun 2014 hanya sebesar Rp. 34.000.000. Subsektor sampah rumah tangga biaya operasional/pemeliharaan pada tahun 2010 sebanyak Rp. 154.800, pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 328.281.000, pada tahun 2012 biaya operasional/pemeliharaan yang dikeluarkan sebanyak Rp. 705.098.350, pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 873.355.000 dan sampai pada tahun 2014 biaya operasional/pemeliharaan subsektor sampah rumah tangga yang sudah dikeluarkan menjadi Rp. 959.430.600.

Sehingga rata-rata pertumbuhan pendanaan APBD untuk biaya operasional/pemeliharaan sampai pada tahun 2014 sebanyak Rp. 573.263.950. Sementara pada subsektor drainase lingkungan biaya operasional/pemeliharaan sama sekali tidak dianggarkan.

Tabel 2.8, menjelaskan perkiraan pendanaan APBD Kabupaten Muaro Jambi untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan aset sanitasi yang telah terbangun hingga tahun 2019. Perhitungan ini menggunakan asumsi bahwasanya untuk biaya operasional/pemeliharaan sebesar 10% dari biaya investasi pembangunan/pengembangan fasilitas sanitasi. Perkiraan pendanaan untuk subsektor air limbah domestik pada tahun 2015 diperkirakan sebanyak Rp.37.400.000, pada tahun 2016 diperkirakan sebanyak Rp.41.140.000, pada tahun 2017 diperkirakan sebanyak Rp.45.254.000, pada tahun 2018 diperkirakan sebanyak Rp.49.779.400, dan sampai pada tahun 2019 biaya operasional/pemeliharaan diperkirakan sebanyak Rp.54.757.340. Sehingga total perkiraan pendanaan operasional/pemeliharaan subsektor air limbah untuk jangka menengah membutuhkan biaya sebanyak Rp.228.330.740. Perkiraan pendanaan operasional/pemeliharaan subsektor persampahan pada tahun 2015 membutuhkan biaya sebanyak Rp.1.055.373.660, tahun 2016 membutuhkan biaya sebanyak Rp.1.160.911.026, tahun 2017 membutuhkan biaya sebanyak Rp.1.277.002.129, tahun 2018 membutuhkan biaya sebanyak Rp.1.404.702.341, dan sampai pada tahun 2019 membutuhkan biaya sebanyak Rp.1.545.172.576. Sehingga total biaya perkiraan pendanaan yang dibutuhkan untuk operasional/pemeliharaan subsektor persampahan rumah tangga sampai pada tahun 2019 sebanyak Rp.6.443.161.732. Perkiraan pendanaan operasional/pemeliharaan subsektor drainase lingkungan pada tahun 2015 membutuhkan biaya sebanyak Rp.338.797.350, pada tahun 2016 membutuhkan biaya sebanyak Rp.372.677.085, pada tahun 2017 membutuhkan biaya sebanyak Rp.409.944.794, pada tahun 2018 membutuhkan biaya sebanyak Rp.450.939.273, dan pada tahun 2019 membutuhkan biaya sebanyak Rp.496.033.200.

Sehingga total perkiraan pendanaan yang dibutuhkan untuk biaya operasionla/pemeliharaan subsektor drainase lingkungan sebanyak Rp.2.068.391.701. Secara keseluruhan untuk pembiayaan operasional/pemeliharaan diperkirakan membutuhkan dana sebanyak Rp.2.068.391.701.

Tabel 2.9, menjelaskan mengenai perkiraan kemampuan APBD Kabupaten Muaro Jambi dalam mendanai program/kegiatan SSK. Tabel ini merupakan rekapitulasi dari perkiraan pendanaan yang yang dirumuskan pada tabel-tabel sebelumnya. Total perkiraan kebutuhan biaya operasional/pemeliharaan untuk kegiatan sanitasi jangka menengah sebanyak Rp.8.739.884.173, total perkiraan APBD murni untuk sanitasi sebanyak Rp.16.118.912.176, total perkiraan komitmen pendanaan sanitasi sebanyak Rp.16.105.901.693, total perkiraan kemampuan APBD murni mendanai SSK sebanyak Rp.7.379.028.003, total perkiraan kemampuan mendanai SSK dari komitmen sebanyak Rp.7.366.017.520.


 

Bab III

Strategi Percepatan

Pembangunan Sanitasi

Dalam penyusunan Penetapan Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi, trategi didefinisikan sebagai upaya mencapai tujuan yang terdiri dari berbagai cara atau pendekatan. Mengingat strategi didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan, sebagai langkah awal perlu ditetapkan tujuan yang jelas yang hendak dicapai tentang pengelolaan sanitasi. Tujuan ini dirumuskan salah satunya berdasarkan hasil dari penetapan Tahapan Pengembangan Sanitasi. Terdapat beberapa pengertian dari Tujuan, diantaranya adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Selanjutnya disusun sasaran atas tujuan yang hendak dicapai untuk dapat memberikan arahan yang lebih operasional. Sasaran diartikan sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dengan Sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi untuk mencapainya dapat disusun dengan memperhatikan hasil identifikasi isu-isu strategis di dalam Buku Putih Sanitasi. Terutama mengenai isu strategis, permasalahan mendesak, dan Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat ini. Maka berdasarkan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mauro Jambi tujuan dan sasaran pengembangan saniatasi, sesuai hasil analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) persub-sektor yang menghasilkan posisi pengelolaan masing-masing persubsektor, dimana subsektor air limbah, persampahan, drainase dan PHBS, dengan acuan hasil tersebut maka dituangkan dalam Bab 3 SSK di Kabupaten Mauro Jambi.

3.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik

Dengan memperhatikan tingkat pelayanan yang ada saat ini, diharapkan pada akhir periode program jangka pendek, menengah dan jangka panjang akan terjadi peningkatan pelayanan prasarana dan sarana air limbah domestik. Walaupun hingga saat ini masih ditemukan sebagian penduduk Kabupaten Muaro Jambi yang dalam melakukan aktifitas pengelolaan air limbahnya masih menggunakan cara-cara pengelolaan secara konvensional atau Non Urban System, yaitu dengan cara membuang limbahnya di daerah terbuka seperti sungai, parit atau pun di kebun sebagaimana hasil daripada studi EHRA yang telah dilakukan. Upaya mencapai tujuan, sasaran dan strategi pengembangan program pengelolaan air limbah domestik yang diinginkan akan dilakukan secara bertahap.

Penetapan tujuan, sasaran dan strategi pengelolaan air limbah domestik ini berdasarkan permasalahan mendesak dan isu-isu strategis yang ada pada sub-sektor air limbah itu sendiri. Permasalahan air limbah domestik di Kabupaten Muaro Jambi dari data dan analisa yang telah di rangkum dalam Dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS) antara lain :

Permasalahan :

- Tingkat pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik masih rendah

- Peraturan terkait pengelolaan air limbah domestik belum ada

- Alokasi dana OM dari sarana yang telah dibangun masih minim

- Pihak swasta belum ada yang telibat dalam pengelolaan air limbah domestik

- Masyarakat masih ada yang memanfaatkan kebun, kolam, sungai dan bahkan langsung ke saluran drainase sebagai tempat penyaluran akhir tinja

- Banyak masyarakat yang mempunyai tangki septik suspek tidak aman

Isu strategis :

- Belum ada IPAL dan IPLT sebagai sarana pengolahan terpusat

- Belum ada sarana pengangkutan lumpur tinja (truk tinja)

- Belum ada kegiatan pemanfaatan daur ulang lumpur tinja (bio gas)

- Belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan air limbah

- Belum ada regulasi yang mengatur tentang retribusi pengelolaan air limbah

- Rendahnya penganggaran pemerintah daerah di sektor air limbah

- Partisipasi pihak swasta belum ada dalam pengelolaan maupun penyediaan sarana dan prasarana air limbah

- Masyarakat belum seutuhnya mendapatkan informasi tentang pengelolaan air limbah domestik yang sesuai dengan standar teknis dan kesehatan

- Fungsi drainase bercampur dengan pembuangan air limbah

- Pemahaman masyarakat tentang pengelolaan limbah domestik dan pembangunan tangki septik sesuai standar teknis masih rendah

Berdasarkan ilustrasi permasalahan mendesak dan isu strategis, maka rumusan tujuan untuk subsektor air limbah domestik :

1. Menyediakan sarana IPAL dan IPLT sebagai pengolahan limbah terpusat

2. Menyediakan sarana pengangkutan lumpur tinja

3. Menyediakan sarana pemanfaatan daur ulang lumpur tinja

4. Meningkatkan penguatan regulasi tentang sistem pengelolaan air limbah

5. Meningkatkan penguatan regulasi tentang retribusi pengelolaan air limbah

6. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan kelembagaan yang berkelanjutan dalam pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas air limbah

7. Mewujudkan mekanisme pendanaan dari sumber lain (swasta)

8. Menyediakan fasilitas sanitasi layak bagi masyarakat di area beresiko sanitasi untuk mengurangi perilaku BABS

9. Meningkatkan kesadaran masyarakat arti pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

10. Mempromosikan Kesehatan lingkungan masyarakat dan memberikan informasi tentang pembangunan tangki septik aman

Pernyataan sasaran untuk mewujudkan pengembangan air limbah domestik sampai pada tahun perencanaan jangka menengah :

1. 42.079 rumah tangga di area beresiko memiliki akses terhadap fasilitas pengolahan air limbah

2. Meningkatnya pengembangan kerangka hukum yang berkelanjutan untuk pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas pengolahan air limbah

3. Meningkatnya pengembangan kerangka hukum yang berkelanjutan tentang retribusi pengolahan air limbah

4. Meningkatnya alokasi pembiayaan dalam pengoperasian dan perawatan fasilitas pengolahan air limbah tahun 2019

5. Terbukanya akses pendanaan dari pihak swasta untuk pengelolaan air limbah

6. Meningkatnya kesadaran, pengetahuan, kemauan dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat

7. Meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat untuk mengelola dan pemeliharaan drainase lingkungan

8. 25,8% masyarakat di area berisiko mempunyai tangki septik suspek aman yang memenuhi standar teknis dan kesehatan

Target capaian untuk mewujudkan pengembangan air limbah domestik sampai pada tahun perencanaan jangka menengah :

1. 42.079 rumah tangga/kepala keluarga di area berisiko mendapat akses ke fasilitas sanitasi layak

2. Terbentuknya peraturan daerah tentang pengolahan dan pengelolaan air limbah domestik

3. Terbentuknya peraturan daerah tentang penarikan retribusi pengolahan dan pengelolaan air limbah domestik

4. 25,8% masyarakat di area berisiko mempunyai tangki septik suspek aman yang memenuhi standar teknis dan kesehatan

Indikator untuk pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan air limbah domestik :

1. 23.950 KK/rumah tangga tersambung ke fasilitas tangki septik

2. 18.129 KK/rumah tangga tersambung ke fasilitas sanimas

3. 950 kk/rumah tangga mempunyai akses ke MCK++

4. Perda pengelolaan air limbah

5. Perda retribusi air limbah

6. 25,8% masyarakat di area berisiko mempunyai tangki septik suspek aman yang memenuhi standar teknis dan kesehatan

Strategi untuk capaian pengembangan air limbah domestik sampai pada tahun rencana jangka menengah (2019) :

1. Meningkatkan proporsi pembiayaan komponen air limbah yang bersumber dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas baik sarana dan prasarana maupun cakupan layanan pengelolaan air limbah

3. Memaksimalkan pembangunan sarana pengolahan air limbah sekaligus daur ulang limbah

4. Menyusun regulasi pengelolaan air limbah yang memuat aturan dan sanksi yang diintegrasikan dengan Perda RTRW

5. Menyusun regulasi retribusi air limbah yang memuat aturan dan sangksi yang diintegrasikan dengan Perda RTRW

6. Meningkatkan proporsi pembiayaan komponen air limbah untuk OM

7. Mendorong pihak swasta dan masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam pengelolaan air limbah serta berupaya untuk memperoleh dana hibah dari investor

8. Peningkatan pemicuan kepada masyarakat untuk PHBS terutama dalam menyediakan/membuat jamban pribadi

9. Sosialisasi dan pemantauan secara menyeluruh terhadap proses perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan pengelolaan air limbah

Secara ringkas rumusan tujuan, sasaran, pernyataan sasaran, indikator sasaran dan strategi yang akan dicapai dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tujuan

Sasaran

Strategi

Pernyataan sasaran

Indikator sasaran

Menyediakan sarana IPAL dan IPLT sebagai pengolahan limbah terpusat

42.079 rumah tangga di area beresiko memiliki akses terhadap fasilitas pengolahan air limbah

23.950 KK/rumah tangga tersambung ke fasilitas tangki septik

18.129 KK/rumah tangga tersambung ke fasilitas sanimas

950 kk/rumah tangga mempunyai akses ke MCK++

Meningkatkan proporsi pembiayaan komponen air limbah yang bersumber dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat

Menyediakan sarana pengangkutan lumpur tinja

Meningkatkan kualitas dan kuantitas baik sarana dan prasarana maupun cakupan layanan pengelolaan air limbah

Menyediakan sarana pemanfaatan daur ulang lumpur tinja

950 kk/rumah tangga mempunyai akses ke MCK++

Memaksimalkan pembangunan sarana pengolahan air limbah sekaligus daur ulang limbah

Meningkatkan penguatan regulasi tentang sistem pengelolaan air limbah

Meningkatnya pengembangan kerangka hukum yang berkelanjutan untuk pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas pengolahan air limbah

Perda pengelolaan air limbah

Menyusun regulasi pengelolaan air limbah yang memuat aturan dan sanksi yang diintegrasikan dengan Perda RTRW

Meningkatkan penguatan regulasi tentang retribusi pengelolaan air limbah

Meningkatnya pengembangan kerangka hukum yang berkelanjutan tentang retribusi pengolahan air limbah

Perda retribusi air limbah

Menyusun regulasi retribusi air limbah yang memuat aturan dan sanksi yang diintegrasikan dengan Perda RTRW

Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan kelembagaan yang berkelanjutan dalam pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas air limbah

Meningkatnya alokasi pembiayaan dalam pengoperasian dan perawatan fasilitas pengolahan air limbah tahun 2019

Meningkatkan proporsi pembiayaan komponen air limbah untuk OM

Mewujudkan mekanisme pendanaan dari sumber lain

Terbukanya akses pendanaan dari pihak swasta untuk pengelolaan air limbah

Mendorong pihak swasta dan masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam pengelolaan air limbah serta berupaya untuk memperoleh dana hibah dari investor

Menyediakan fasilitas sanitasi layak bagi masyarakat di area beresiko sanitasi untuk mengurangi perilaku BABS

Meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat untuk mengelola dan pemeliharaan drainase lingkungan

Meningkatkan kesadaran masyarakat arti pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

25,8% masyarakat di area berisiko mempunyai tangki septik suspek aman yang memenuhi standar teknis dan kesehatan

25,8% masyarakat di area berisiko mempunyai tangki septik suspek aman yang memenuhi standar teknis dan kesehatan

Sosialisasi dan pemantauan secara menyeluruh terhadap proses perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan pengelolaan air limbah

3.2 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan Persampahan

Rumusan Tujuan, Sasaran, dan strategi pembangunan/pengembangan persampahan dalam strategi sanitasi Kabupaten Muaro Jambi memiliki jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun merupakan salah satu tahapan pengembangan lima tahunan daerah. Skenario pengembangan wilayah Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan RTRW dan Renstra SKPD didasarkan pada pertimbangan :

1) Struktur ruang Kabupaten/kota yang telah terbentuk (kawasan terbangun);

2) Pola jaringan infrastruktur utama yang telah ada (khususnya jaringan jalan).

3) Potensi dan kendala yang ada.

4) Kecenderungan perkembangan (berkaitan dengan pengembangan sektor unggulan).

5) Kebijakan pengembangan yang telah disusun dalam lingkup makro dan mikro, seperti arahan RTRWN dan RTRW Provinsi Jambi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muaro Jambi.

6) Kebijakan sektoral yang ada seperti rencana pengembangan jaringan jalan, drainase, listrik, serta penerbitan ijin lokasi untuk kegiatan industri, perumahan, perdagangan dll.

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Pengelolaan Persampahan secara umum rencana yang dikembangkan dalam hal pengelolaan persampahan meliputi 7 aspek, yaitu Komunikasi, PMJK, Partisipasi Swasta, Teknis, Pendanaan, Kebijakan Daerah dan Kelembagaan serta Monitoring dan Evaluasi.

Permasalahan dan isu strategis komponen persampahan di Kabupaten Muaro Jambi dari data dan analisa yang telah di rangkum dalam Dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS) antara lain :

Permasalahan :

- Peraturan terkait pengelolaan persampah belum seutuhnya

- Belum ada pemilahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat

- Cakupan pelayanan dan sarana pengangkutan persampahan belum mencukupi

- Perilaku masyarakat tentang pengelolaan sampah masih rendah

- Alokasi dana OM dari sarana yang telah dibangun masih minim

Isu strategis :

- Belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan persampahan

- Kurangnya sarana pembuangan seperti tong sampah ataupun tempat pembuangan sementara yang memilah sampah organik dan non-organik

- Tingkat layanan masih rendah/minim, sebanyak 90% masyarakat belum terlayani pengangkutan sampah

- Lembaga pengelolaan belum maksimal

- 70,7% pengelolaan sampah di masyarakat dengan cara dibakar

- Rendahnya penganggaran pemerintah daerah di sektor persampahan

- Kurangnya tenaga/personil untuk kegiatan pelayanan persampahan

Berdasarkan ilustrasi permasalahan mendesak dan isu strategis, maka rumusan tujuan untuk subsektor persampahan :

1. Meningkatkan penguatan regulasi tentang sistem pengelolaan persampahan

2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

3. Meningkatkan efektifitas sistem manajemen pengelolaan persampahan

4. Meningkatkan efektifitas mekanisme pembiayaan dan sumber-sumber pembiayaan lain dalam sistem pengelolaan persampahan

5. Promosi Kesehatan lingkungan masyarakat dan memberikan informasi tentang pengelolaan persampahan

6. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan kelembagaan yang berkelanjutan dalam pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan

7. Menambah jumlah tenaga/personil pelayanan persampahan

Pernyataan sasaran untuk mewujudkan pengembangan persampahan sampai pada tahun perencanaan jangka menengah (2019) :

1. 90% penduduk Kabupaten Muaro Jambi mendapatkan akses terhadap fasilitas dan pelayanan pengangkutan sampah

Indikator capaian :

1. 70% masyarakat dilakukan pelayanan tidak langsung

2. 13% masyarakat dilakukan pelayanan langsung oleh sistem pengangkutan

3. 7% masyarakat melakukan pengelolaan sampah mandiri

Strategi untuk capaian pengembangan persampahan sampai pada tahun rencana jangka menengah (2019) :

1. Menyusun regulasi pengolahan dan pengelolaan persampahan yang memuat aturan dan sanksi yang diintegrasikan dengan Perda RTRW

2. Memaksimalkan pembangunan sarana pemilahan/pembuangan sampah

3. Meningkatkan jumlah sarana pengangkutan persampahan dan jangkauan pelayanan

4. Meningkatkan kelembagaan pengelolaa persampahan melalui aparatur pemerintah daerah

5. Memaksimalkan kerjasama dengan media untuk ikut berkampanye dalam pengelolaan persampahan secara inovatif dan kreatif

6. Peningkatan proporsi pembiayaan komponen persampahan untuk kegiatan OM

7. Meningkatkan jumlah tenaga/personil pelayanan persampahan

Kemudian dari rumusan tujuan, sasaran, indikator danstrategi pengembangan persampahan untuk jangka menengah (2019) terangkum pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan Persampahan

Tujuan

Sasaran

Strategi

Pernyataan sasaran

Indikator sasaran

Meningkatkan penguatan regulasi tentang sistem pengelolaan persampahan

90% penduduk Kabupaten Muaro Jambi mendapatkan akses terhadap fasilitas dan pelayanan pengangkutan sampah

- 70% masyarakat dilakukan pelayanan tidak langsung

- 13% masyarakat dilakukan pelayanan langsung oleh sistem pengangkutan

- 7% masyarakat melakukan pengelolaan sampah mandiri

Menyusun regulasi pengolahan dan pengelolaan persampahan yang memuat aturan dan sanksi yang diintegrasikan dengan Perda RTRW

Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Memaksimalkan pembangunan sarana pemilahan/pembuangan sampah

Meningkatkan efektifitas sistem manajemen pengelolaan persampahan

Meningkatkan jumlah sarana pengangkutan persampahan dan jangkauan pelayanan

Meningkatkan efektifitas mekanisme pembiayaan dan sumber-sumber pembiayaan lain dalam sistem pengelolaan persampahan

Meningkatkan kelembagaan pengelolaa persampahan melalui aparatur pemerintah daerah

Promosi Kesehatan lingkungan masyarakat dan memberikan informasi tentang pengelolaan persampahan

Memaksimalkan kerjasama dengan media untuk ikut berkampanye dalam pengelolaan persampahan secara inovatif dan kreatif

Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan kelembagaan yang berkelanjutan dalam pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan

Peningkatan proporsi pembiayaan komponen persampahan untuk kegiatan OM

Menambah jumlah tenaga/personil pelayanan persampahan

Meningkatkan jumlah tenaga/personil pelayanan persampahan

3.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan Drainase Perkotaan

Dalam perencanaan drainase perlu disusun petunjuk umum untuk tujuan penyiapan:

o Program penanganan drainase

o Institusi pengelola system dan jaringan drainase, dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten dan kawasan tertentu dimungkinkan melibatkan pihak swasta (developer).

Dalam konteks itu, acuan yang digunakan adalah Kepmen PU No 239/KPTS/1987 tentang Fungsi Utama Saluran Drainase sebagai drainase kota dan fungsi utama sebagai pengendalian banjir. Dalam pengembangan sistem drainase harus memperhatikan sektor-sektor lain, karena pembangunan sektor drainase tidak dapat dilepaskan dari pembangunan infrastruktur lainnya, termasuk rencana pengembangan daerah, air limbah, perumahan dan tata bangunan serta jalan kota.

1. RencanaPengembangan Kota

Komponen program drainase harus mendukung scenario pengembangan dan pembangunan kota, serta terpadu dengan rencana pengembangan prasarana lainnya.

2. Perumahan Rakyat dan Tata Bangunan

Sistem penanganan drainase kota harus terkoordinasi dengan penanganan dan pengelolaan sistem yang disiapkan oleh instansi lain (developer, perumnas, dan masyarakat).

3. Jalan Kota

Sistem drainase jalan yang disiapkan menjadi satu kesatuan dengan komponen jalan hendaknya disinkronkan dengan sistem yang disiapkan oleh penyusun sistem dan jaringan dalam komponen drainase.

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Drainase secara umum rencana yang dikembangkan dalam hal pengembangan tahapan pembangunan Drainase meliputi 7 aspek, yaitu Komunikasi, PMJK, Partisipasi Swasta, Teknis, Pendanaan, Kebijakan Daerah dan Kelembagaan serta Monitoring dan Evaluasi.

Permasalahan dan isu strategis drainase di Kabupaten Muaro Jambi dari data dan analisa yang telah di rangkum dalam Dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS) antara lain :

Permasalahan :

- Peraturan terkait pengelolaan drainase belum ada

- Genangan

- Jaringan Drainase yang belum memadai

- Ketersediaan dana untuk pengembangan jaringan drainase masih minim

- Partisipasi masyarakat tentang pengelolaan drainase masih rendah

- Alokasi dana OM dari sarana yang telah dibangun masih minim

Isu strategis :

- Belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan drainase

- Terdapat banyak rumah tangga yang mengalami banjir rutin (tahunan)

- Kuantitas dan kualitas jaringan drainase belum bisa mengatasi genangan

- Anggaran dari pemerintah daerah masih rendah untuk pembangunan dan pengembangan jaringan drainase

- Belum ada partisipasi pihak swasta dalam pengelolaan drainase untuk mengatasi genangan

- Masyarakat seutuhnya mengandalkan dana dari pemerintah untuk pembangunan dan pengelolaan drainase

- Partisipasi masyarakat masih rendah dalam melakukan perawatan drainase

- Rendahnya penganggaran pemerintah daerah untuk pemeliharan drainase

Berdasarkan ilustrasi permasalahan mendesak dan isu strategis, maka rumusan tujuan untuk subsektor drainase perkotaan :

1. Meningkatkan penguatan regulasi tentang sistem pengelolaan drainase

2. Menciptakan lingkungan permukiman yang bersih, sehat, nyaman dan bebas genangan

3. Meningkatkan jaringan drainase yang memadai di area berisiko untuk mengurangi genangan

4. Meningkatkan efektifitas mekanisme pembiayaan dan sumber-sumber pembiayaan lain dalam pembangunan dan pengembangan jaringan drainase

5. Mewujudkan mekanisme pendanaan dari sumber lain

6. Meningkatkan kesadaran masyarakat arti pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat terhadap pengelolaan drainase

7. Mempromosikan Kesehatan lingkungan masyarakat dan memberikan informasi pengelolaan drainase

8. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan kelembagaan yang berkelanjutan dalam pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan drainase

Pernyataan sasaran untuk mewujudkan pengembangan drainase perkotaan sampai pada tahun perencanaan jangka menengah (2019) :

1. 49,6% rumah tangga di area berisiko mengalami banjir rutin (tahunan)

Indikator perubahan untuk capaian target rencana :

1. 7.213 ha kawasan permukiman mempunyai jaringan drainase yang memadai

Kemudian dari rumusan tujuan, pernyataan sasaran dan indikator sasaran, maka strategi yang dapat diterapkan dalam rencana pengembangan drainase perkotaan di Kabupaten Muaro Jambi untuk jangka menengah (2019) adalah sebagai berikut :

1. Menyusun regulasi pengolahan dan pengelolaan drainase yang memuat aturan dan sanksi yang diintegrasikan dengan Perda RTRW

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan drainase dan pembangunan tanggul penahan/menampung air

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan drainase

4. Mengoptimalkan pembangunan jaringan drainase dengan prioritas area berisiko

5. Mewujudkan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan dan pengelolaan jaringan drainase

6. Memaksimalkan penganggaran pembangunan drainase dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat

7. Memaksimalkan peran serta masyarakat dalam melakukan perawatan jaringan drainase

8. Peningkatan proporsi pembiayaan komponen persampahan yang bersumber dari pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat

Secara ringkas mengenai rumusan tujuan, pernyataan sasaran, indikator sasaran dan strategi pengembangan drainase dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan Drainase Perkotaan

Tujuan

Sasaran

Strategi

Pernyataan sasaran

Indikator sasaran

Meningkatkan penguatan regulasi tentang sistem pengelolaan drainase

49,6% rumah tangga di area berisiko mengalami banjir rutin (tahunan)

7.213 ha kawasan permukiman mempunyai jaringan drainase yang memadai

Menyusun regulasi pengolahan dan pengelolaan drainase yang memuat aturan dan sanksi yang diintegrasikan dengan Perda RTRW

Menciptakan lingkungan permukiman yang bersih, sehat, nyaman dan bebas genangan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan drainase

Meningkatkan efektifitas mekanisme pembiayaan dan sumber-sumber pembiayaan lain dalam pembangunan dan pengembangan jaringan drainase

Mengoptimalkan pembangunan jaringan drainase dengan prioritas area berisiko

Mewujudkan mekanisme pendanaan dari sumber lain

Mewujudkan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan dan pengelolaan jaringan drainase

Mempromosikan Kesehatan lingkungan masyarakat dan memberikan informasi pengelolaan drainase

Memaksimalkan peran serta masyarakat dalam melakukan perawatan jaringan drainase

Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan kelembagaan yang berkelanjutan dalam pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan drainase

Peningkatan proporsi pembiayaan komponen persampahan yang bersumber dari pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat

3.4 Tujuan, Sasaran dan Strategi PHBS Terkait Sanitasi

Dengan  memperhatikan  tingkat  pelayanan  yang  ada  saat  ini,  diharapkan  pada  akhir periode program  jangka, pendek, menengah dan jangka panjang  telah  direncanakan program-program PHBS. Walaupun,  pada  saat  ini masih ada sebagian  penduduk  Kabupaten Muaro Jambi  berprilaku hidup belum sehat.  Upaya  mencapai  tujuan, sasaran, dan strategi pengembangan  program  yang  di  inginkan  akan  dilakukan  secara bertahap.

Dalam mencapai dan memperbaiki pola hidup bersih dan sehat adalah :

1) Tercapainya Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk prilaku hidup bersih dan sehat Tahun 2019.

2) Meningkatkan kondisi dan kualitas lingkungan.

Untuk mencapai Tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan, maka akan ada strategi yang ditempuh antara lain : 1) Pemberdayaan Berwawasan kesehatan, 2) Pemberdayaan masyarakat, 3) Pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan, 4) Pengembangan dan Pemberdayaan SDM kesehatan.

Keberhasilan pelaksanaan rencana strategik instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi ini sangat tergantung kepada konsistensi, komitmen dan kemauan yang kuat dari seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi dalam melaksanakannya. Untuk itu visi dan misi, tujuan, sasaran, kebijakan yang telah ditetapkan hendaknya dijadikan acuan dalam meningk