SITUS RESMI BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI (http://www.bappedamj.muarojambikab.go.id) Tag Line Muaro Jambi : “MUARO JAMBI MELAYANI"
Home HUT KABUPATEN
BERITA KEGIATAN
BERITA BERGAMBAR
img-20170202-wa0015.jpgimg-20170209-wa0017.jpgimg-20170209-wa0019.jpgimg-20170209-wa0020.jpgimg-20170209-wa0021.jpg
HUT KABUPATEN
HUT KABUPATEN 2014 PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Administrator   
Minggu, 26 Oktober 2014 19:33

HARI ULANG TAHUN KABUPATEN MUARO JAMBI

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Muaro Jambi yang dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan fungsi pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkesinambungan. Pelaksanaan pembangunan dimaksud mencakup perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, diupayakan sebagai percepatan terhadap pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi yang saat ini genap berusia 15 Tahun sejak terbentuk pada tanggal 12 Oktober 1999.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus berupaya melakukan percepatan pembangunan diberbagai bidang melalui berbagai rencana dan kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi. APBD Kabupaten Muaro Jambi memuat rencana pembangunan yang akan dilaksanakan dalam upaya pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Sistematika penyusunan APBD Kabupaten Muaro Jambi sejak Tahun Anggaran 2007 secara teknis  berpedoman pada prinsip-prinsip anggaran sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah.

Seiring meningkatnya kecerdasan berpolitik masyarakat terjadi perubahan sudut pandangan dalam  mengamati dan menilai kinerja pemerintah, sehingga tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas semakin kuat baik ditingkat pusat maupun daerah. Masyarakat menghendaki adanya pemerintahan bersih dan berwibawa, mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan proporsional dalam mengemban amanat rakyat membangun masyarakat yang madani.

Penyampaian informasi perkembangan pembangunan pada momen Hari Ulang Tahun yang ke – 15 Kabupaten yang kita cintai ini merupakan suatu bukti nyata keseriusan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah dan sekaligus merespon sikap kritis masyarakat dan keterbukaan informasi publik. Penyebarluasan informasi pembangunan Kabupaten Muaro Jambi juga menjelaskan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi yang mana dalam penyelenggaraan pemerintahan terbagi dalam beberapa urusan antara lain urusan wajib dan urusan pilihan.

 

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis dan Administratif Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, secara resmi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1999. Pusat Pemerintahan di Kota Sengeti sebagai ibu Kota Kabupaten Muaro Jambi dengan Pusat Perkantoran di Bukit Baling Kecamatan Sekernan. Kabupaten Muaro Jambi memiliki letak geografis wilayah yang cukup strategis berada di hinterland Kota Jambi, hal ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Muaro Jambi karena Kabupaten ini memiliki peluang yang cukup besar sebagai daerah pemasok kebutuhan kota Jambi, seperti pemasaran untuk hasil pertanian, perikanan, industri dan jasa.

Luas wilayah Kabupaten Muaro Jambi ± 5.246 KM2, secara administrasi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

? Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

? Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan.

? Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari.

? Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Secara Geografis Kabupaten Muaro Jambi terletak antara 10 511 Lintang Selatan sampai dengan 20 011 Lintang Selatan dan diantara 1030 151 Bujur Timur sampai dengan 1040 301 Bujur Timur. Kabupaten Muaro Jambi merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut antara lain :

0 - 10 Meter =  11,80%

11 - 100 Meter =  23,70%

101 - 300 Meter =    4,50%

Termasuk daerah yang beriklim tropis dengan curah hujan merata sepanjang tahun rata-rata 186 mm per hari dengan Intensitas hujan rata-rata 16 hari hujan. Temperatur rata-rata 32 oC dengan variasi Temperatur antara musim hujan dengan kemarau relatif kecil. Secara Administratif Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan, 150 Desa dan 5 Kelurahan,  Jumlah Desa / Kelurahan pada masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Jumlah Desa/ Kelurahan menurut Kecamatan

Sampai dengan Tahun 2013

NO KECAMATAN JUMLAH

DESA KELURAHAN

1. Jambi Luar Kota 19 1

2. Mestong 14 1

3. Sekernan 15 1

4. Maro Sebo 11 1

5. Kumpeh 16 1

6. Kumpeh Ulu 18 -

7. Sungai Bahar 11 -

8. Sungai Gelam 15 -

9. Taman Rajo 10 -

10. Sungai Bahar Utara 11 -

11. Sungai Bahar Selatan 10 -

Jumlah 150 5

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013.

Pada Tahun 2010 dilakukan pemekaran terhadap Kecamatan Sungai Bahar menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Bahar, Kecamatan Sungai Bahar Utara dan Kecamatan Sungai Bahar Selatan, Kecamatan Maro Sebo dimekarkan 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Taman Rajo dan pada Tahun 2011 ada beberapa desa yang dimekarkan diantaranya di Kecamatan Kumpeh Ulu dibentuk 1 Desa baru yaitu Desa Kasang Kota Karang (Perda Nomor 06 Tahun 2011), di kecamatan Sungai Gelam 2 Desa Baru yaitu Desa Sido Mukti (Perda Nomor 06 Tahun 2011)  dan Desa Gambut Jaya (Desa Persiapan),  Selanjutnya di Kecamatan Jambi Luar Kota dibentuk 2 Desa Baru yaitu Desa Mendalo Indah dan Desa Pematang Gajah  (Perda Nomor 06 Tahun 2011).  Hal ini dilakukan dalam upaya percepatan pembangunan antar wilayah sehingga pelayanan terhadap masyarakat lebih optimal, sedangkan untuk kelurahan dari 4 kelurahan pada tahun 2007 menjadi 5 kelurahan pada tahun 2008, bertambah 1 kelurahan yaitu kelurahan Jambi Kecil Kecamatan Maro Sebo. Dengan adanya pemekaran ini merupakan cerminan kepedulian pemerintah untuk meningkatkan palayanan secara merata dan diharapkan mampu memperpendek rentang kendali dalam penyelenggaraan Pemerintahahan dan Pelayanan kepada masyarakat.

 

2. Gambaran Umum Demografis

Salah satu agenda penting dalam pembangunan pemerintahan adalah  menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Aspek-aspek penting yang berkaitan dengan upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, penegakan supremasi hukum dan peningkatan peluang partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, berbagai langkah kebijakan terarah pada perubahan kelembagaan dan sistim pengawasan serta pemeriksaan yang efektif sangat diperlukan. Keberhasilan atau kegagalan proses pembangunan di daerah di tentukan oleh berbagai faktor, antara lain kondisi aparatur pemerintahan. Selama ini aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya di bidang pemerintahan umum dan pembangunan belum secara optimal memperlihatkan citra dan kinerja yang diharapkan berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab.

Birokrasi merupakan tulang punggung dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan program kemasyarakatan serta kekuasaan. Tugas pokok birokrasi memberi pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan melaksanakan segala sesuatu yang meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan mencapai sasaran yang ditetapkan. Untuk kepentingan tersebut, perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih Clean Government) menjadi sebuah harapan. Banyak permasalahan yang membelit birokrasi kita dalam melaksanakan Good Governance dan Clean Government. Masalah-masalah tersebut antara lain mencakup sistem rekruitmen, jenjang karir, promosi dan mutasi, kejelasan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), kualitas sumber daya manusia, rendahnya kinerja, orientasi nilai-nilai perilaku dan budaya yang tidak menghargai prestasi, kurangnya disiplin, kesejahteraan, dan lambatnya birokrasi. Semua masalah tersebut membuat birokrasi sulit melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, sehingga reformasi birokrasi merupakan suatu keharusan, terutama untuk mengembalikan tugas dan fungsi birokrasi sebagai organisasi yang profesional, netral, legal dan modern. Birokrasi seperti itu, diharapkan mampu memberi pelayanan yang prima bagi masyarakat sekaligus menjadi motor penggerak kemajuan pembangunan di segala bidang. Tujuan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah dalam lima tahun mendatang di prioritaskan untuk mendukung pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap citra dan peran aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, meningkatkan kinerja pemerintah daerah, mengurangi seminimal mungkin praktek-praktek KKN dilingkungan aparatur pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara bukan kepentingan pribadi atau golongan.

Sebagai gambaran umum terhadap kependudukan di Kabupaten Muaro Jambi, Jumlah penduduk di Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 355.502  jiwa

 
HUT KABUPATEN 2013 PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Administrator   
Minggu, 26 Oktober 2014 19:31

HARI ULANG TAHUN KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2013

 

1.1. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah sehingga memungkin daerah untuk dapat lebih leluasa dan fleksibel dalam menentukan arah pembangunan di daerah sesuai dengan potensi, kondisi dan aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Luasnya kewenangan daerah ini menyangkut semua aspek pemerintahan dan kemasyarakatan kecuali politik luar negeri, pertahanan, keamanan, Hukum, moneter dan fiskal serta agama sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait erat dengan pelaksanaan otonomi daerah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, harus berorientasi pada pemberdayaan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjamin keserasian hubungan antar daerah, dan antara daerah dengan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan Good Governance.

Pada era otonomi, pelaksanaan reformasi di setiap bidang memerlukan kesiapan semua pihak untuk melakukan perubahan, untuk itu perlu pemahaman yang komprehensif dan kemauan secara menyeluruh terhadap permasalahan pembangunan yang dihadapi saat ini dan mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu dalam upaya membenahi dan meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan dimasa akan datang.

Untuk pendukung otonomi daerah yang luas ini maka Pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah sebagai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Dengan kewenangan pengelolaan daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentunya merupakan langkah nyata dari Pemerintah Pusat dalam rangka pemberdayaan pemerintah daerah sehingga kewenangan luas yang diserahkan kepada daerah disertai pula dengan pemberian kewenangan pengelolaan keuangan yang proporsional. Dengan demikian diharapkan Pemerintah Daerah dapat melakukan berbagai akselerasi pembangunan di daerah karena memilki kewenangan luas melalui otonomi daerah sekaligus memilki kemampuan keuangan yang cukup guna membiayai pembangunan tersebut.

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Muaro Jambi yang dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan fungsi pemerintahan yaitu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkesinambungan, pelaksanaan pembangunan dimaksud mencakup perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, diupayakan sebagai percepatan terhadap pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi yang saat ini genap berusia 14 Tahun sejak Kabupaten Muaro Jambi terbentuk pada tanggal 12 Oktober 1999.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus berupaya melakukan percepatan pembangunan diberbagai bidang melalui berbagai rencana dan kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi. APBD Kabupaten Muaro Jambi memuat rencana pembangunan yang akan dilaksanakan dalam upaya pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi dalam kurun waktu satu tahun anggaran sekaligus memuat rencana pendanaan pembangunan tersebut. Penyusunan APBD Kabupaten Muaro Jambi sejak Tahun Anggaran 2007 secara teknis  berpedoman pada prinsip-prinsip anggaran sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah.

Seiring meningkatnya kecerdasan berpolitik masyarakat berpengaruh sekali  terhadap pandangan masyarakat dalam  mengamati dan menilai kinerja pemerintah, sehingga tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas semakin kuat mulai ditingkat pusat maupun daerah. Masyarakat menghendaki adanya pemerintahan bersih dan berwibawa yang mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan proporsional dalam mengemban amanat rakyat membangun masyarakat yang madani. Fenomena ini tentunya juga tidak terlepas dan sangat dirasakan oleh aparat pemerintahan di Kabupaten Muaro Jambi.

Penyampaian informasi perkembangan pembangunan selama kurun waktu 14 tahun pada momen Hari Ulang Tahun Kabupaten yang kita cintai ini merupakan suatu bentuk nyata keseriusan kita dalam mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah dan sekaligus merespon sikap kritis masyarakat. Rincian informasi pembangunan Kabupaten Muaro Jambi menjelaskan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi yang dalam penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

 

1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH

1.2.1. Kondisi Geografis dan Adminstratif Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, secara resmi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1999. Pusat Pemerintahan di Kota Sengeti sebagai ibu Kota Kabupaten Muaro Jambi dengan  Pusat Perkantoran di Bukit Baling Kecamatan Sekernan. Letak geografis wilayah yang cukup strategis berada di hinterland Kota Jambi, hal ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Muaro Jambi karena Kabupaten ini memiliki peluang yang cukup besar sebagai daerah pemasok kebutuhan kota Jambi, seperti pemasaran untuk hasil pertanian, perikanan, industri dan jasa.

Luas wilayah Kabupaten Muaro Jambi ± 5.246 KM2, secara administrasi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

? Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

? Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan.

? Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari.

? Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Secara Geografis Kabupaten Muaro Jambi terletak antara 10 511 Lintang Selatan sampai dengan 20 011 Lintang Selatan dan diantara 1030 151 Bujur Timur sampai dengan 1040 301 Bujur Timur. Kabupaten Muaro Jambi merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut antara lain :

0 - 10 Meter =  11,80%

11 - 100 Meter =  23,70%

101 - 300 Meter =    4,50%

Termasuk daerah yang beriklim tropis dengan curah hujan merata sepanjang tahun rata-rata 186 mm per hari dengan Intensitas hujan rata-rata 16 hari hujan.  Temperatur rata-rata 32 ºC dengan variasi Temperatur antara musim hujan dengan kemarau relatif kecil. Secara Administratif Kabupaten Muaro Jambi sampai tahun 2012 ini terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan, 5 Kelurahan, dan 146 Desa,  Jumlah Desa / Kelurahan pada masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini