SITUS RESMI BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI (http://www.bappedamj.muarojambikab.go.id) Tag Line Muaro Jambi : “MUARO JAMBI MELAYANI"
Home LAKIP KABUPATEN
BERITA KEGIATAN
BERITA BERGAMBAR
img-20170202-wa0015.jpgimg-20170209-wa0017.jpgimg-20170209-wa0019.jpgimg-20170209-wa0020.jpgimg-20170209-wa0021.jpg
LAKIP KABUPATEN
LAKIP TAHUN 2013 PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Administrator   
Minggu, 26 Oktober 2014 19:08

A. LATAR BELAKANG

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2012. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah  dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dikembangkan dalam bentuk media pertanggungjawaban Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan hasil guna mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil yang diperoleh. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan baik bila ada pengukuran kinerja yang tepat. Cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang valid.

Target kinerja yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi  Tahun 2012, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 dan Penetapan Kinerja (Penja) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2012. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Adapun fungsi LAKIP ini adalah : Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan media Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk penyampaian Pertanggungjawaban kepada seluruh Stakeholders. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebagai usaha untuk memperbaiki kinerja dimasa datang, dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, maksud dan tujuan dan penyampaian LAKIP Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek Akuntablitas.

Untuk keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP sebagai media pertanggungjawaban pemerintah atas capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sudah sampai sejauh mana visi, misi serta tujuan dan sasaran telah tercapai.

2. Aspek Managemen Kinerja

Untuk keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP sebagai media evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintahan bagi usaha perbaikan kinerja dimasa mendatang. Untuk setiap masalah kinerja yang ditemukan, sehingga pemerintah dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja pemerintah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dimasa mendatang.

Laporan Akuntabilitas ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah selama setahun. Capaian Kinerja (Performance Result) tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (Performance Determination) atau Rencana Kinerja (Performance Plan) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap penetapan kinerja atau rencana kerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah masalah kinerja (Performance Issues) bagi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di masa mendatang.

 

B. ASPEK WILAYAH

Kabupaten Muaro Jambi terletak pada 1o51' - 2o01' Lintang Selatan dan 103o15' – 104o30' Bujur Timur dengan luas wilayah 5.246 Km2  atau 10,29% dari luas wilayah Provinsi Jambi. Kabupaten Muaro Jambi menempati posisi yang strategis baik dalam konstelasi internasional, nasional dan regional. Posisinya terhadap kawasan segitiga pertumbuhan SIJORI merupakan potensi bagi pengambilan peran dalam kerjasama regional Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle (IMS-GT). Aksesibilitas yang tinggi dengan adanya lintasan jalur lintas timur menghubungkan Kabupaten Muaro Jambi dengan kota-kota utama di Sumatera bagian timur dan Pulau Jawa. Posisi geografis Kabupaten Muaro Jambi  yang mengelilingi Kota Jambi menjadi pilihan bagi relokasi dan limpahan kegiatan dari Kota Jambi dan memantapkan posisinya sebagai pintu gerbang Provinsi Jambi. Kedekatannya dengan Pelabuhan Kuala Tungkal dan Pelabuhan Muara sabak yang akan dihubungkan dengan jembatan Batanghari II memberikan peluang bagi pemasaran produk-produk wilayah

LAST_UPDATED2
 
LAKIP TAHUN 2014 PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Administrator   
Minggu, 26 Oktober 2014 19:25

LAKIP TAHUN 2014

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah untuk memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Media akuntabilitas yang dibuat secara periodik memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang memberikan wewenang baik secara atribusi, delegasi maupun mandat. Melalui media inilah secara formal dapat dilakukan pertanggungjawaban dan memberikan keterangan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam menentukan fokus perbaikan kinerja masa yang akan datang.

LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi setiap tahun secara periodik. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah  dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan gambaran mengenai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga dan pihak pemeriksa. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan hasil, baik secara internal  berdasarkan hasil capaian tingkat kinerja yang telah dihasilkan atau diperoleh. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan baik bila ada pengukuran kinerja yang tepat, cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada ketersediaan data yang valid dan didukung oleh sistem informasi yang memadai.

Target kinerja yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi  Tahun 2013, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 dan Penetapan Kinerja (Penja) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan program kegiatan serta menjadi umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit kerja satuan perangkat daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Adapun fungsi LAKIP ini adalah : Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan media Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk penyampaian Pertanggungjawaban kepada seluruh Stakeholders. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebagai usaha untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013 mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Akuntablitas.

Untuk keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP sebagai media pertanggungjawaban pemerintah sampai sejauh mana capaian hasil kinerja dalam mewujudkan visi, misi serta tujuan dan sasaran telah ditargetkan.

2. Aspek Managemen Kinerja

Untuk keperluan internal organisasi, LAKIP sebagai media evaluasi pencapaian kinerja oleh pemerintah guna perbaikan kinerja di dalam organisasi. Sehingga pemerintah dapat merumuskan strategi managemen kinerja yang tepat untuk pemecahan masalah dan meningkatkan capaian kinerja pemerintah secara berkelanjutan di masa mendatang.

Laporan Akuntabilitas ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah selama setahun. Capaian Kinerja (Performance Result) tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (Performance Determination) atau Rencana Kinerja (Performance Plan) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap penetapan kinerja atau rencana kerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah masalah kinerja (Performance Issues) bagi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

 

B. ASPEK WILAYAH

Kabupaten Muaro Jambi terletak pada 1o51' - 2o01' Lintang Selatan dan 103o15' – 104o30' Bujur Timur dengan luas wilayah 5.246 Km2  atau 10,29% dari luas wilayah Provinsi Jambi. Kabupaten Muaro Jambi menempati posisi yang strategis baik dalam konstelasi internasional, nasional dan regional.

Posisinya terhadap kawasan segitiga pertumbuhan SIJORI merupakan potensi bagi pengambilan peran dalam kerjasama regional Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle (IMS-GT).

Aksesibilitas yang tinggi dengan adanya lintasan jalur lintas timur menghubungkan Kabupaten Muaro Jambi dengan kota-kota utama di Sumatera bagian timur dan Pulau Jawa. Posisi geografis Kabupaten Muaro Jambi  yang mengelilingi Kota Jambi menjadi pilihan bagi relokasi dan limpahan kegiatan dari Kota Jambi dan memantapkan posisinya sebagai pintu gerbang Provinsi Jambi. Kedekatannya dengan Pelabuhan Kuala Tungkal dan Pelabuhan Muara sabak yang akan dihubungkan dengan jembatan Batanghari II memberikan peluang bagi pemasaran produk-produk wilayah

 

LAST_UPDATED2