SITUS RESMI BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI (http://www.bappedamj.muarojambikab.go.id) Tag Line Muaro Jambi : “MUARO JAMBI MELAYANI"
Home LKPJ KABUPATEN
BERITA KEGIATAN
BERITA BERGAMBAR
img-20170202-wa0015.jpgimg-20170209-wa0017.jpgimg-20170209-wa0019.jpgimg-20170209-wa0020.jpgimg-20170209-wa0021.jpg
LKPJ KABUPATEN
LKPJ BUPATI 2014 PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Administrator   
Minggu, 26 Oktober 2014 19:03

 

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah sehingga memungkinkan daerah untuk dapat lebih leluasa dan fleksibel dalam menentukan arah pembangunan di daerah sesuai dengan potensi, kondisi dan aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Luasnya kewenangan daerah ini menyangkut semua aspek pemerintahan dan kemasyarakatan kecuali politik luar negeri, pertahanan, keamanan, Hukum, moneter dan fiskal serta agama sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait erat dengan pelaksanaan otonomi daerah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, harus berorientasi pada pemberdayaan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjamin keserasian hubungan antar daerah, dan antara daerah dengan Pemerintah Provinsi dan antara daerah dengan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan Good Governance.

Untuk pendukung otonomi daerah yang luas ini maka Pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Dengan kewenangan pengelolaan daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentunya merupakan langkah nyata dari Pemerintah Pusat dalam rangka pemberdayaan pemerintah daerah sehingga kewenangan luas yang diserahkan kepada daerah disertai pula dengan pemberian kewenangan pengelolaan keuangan yang proporsional. Dengan demikian diharapkan Pemerintah Daerah dapat melakukan berbagai akselerasi pembangunan di daerah karena memilki kewenangan luas melalui otonomi daerah sekaligus memilki kemampuan keuangan yang cukup guna membiayai pembangunan tersebut.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Derah Akhir Tahun Anggaran merupakan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat; pada pasal 17 ayat (1) dijelaskan lebih lanjut bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya merupakan  Progress report  atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Sedangkan mengenai muatan LKPJ dijelaskan pada pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 bahwa sekurang-kurangnya menjelaskan :

a. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah;

b. Pengelolaan Keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;

c. Penyelenggaraan urusan desentralisasi;

d. Penyelenggaraan tugas pembantuan;

e. Penyelenggaraan tugas umum.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Muaro Jambi Tahun 2013 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada masyarakat melalui DPRD terhadap proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi dalam kurun satu tahun.  Selain itu LKPJ Bupati Muaro Jambi Tahun 2013 memuat gambaran secara menyeluruh tentang kondisi dan perkembangan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi selama Tahun 2013, dengan mengkolerasikan antara perencanaan dan hasil-hasil yang dicapai baik secara kualitatif maupun kuantitatif menyangkut aspek pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat.

Dalam pertanggungjawaban Bupati Muaro Jambi terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2013, Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari   Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Adapun lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muaro Jambi ini, pada dasarnya memuat uraian secara rinci capaian kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, baik secara mikro maupun makro yang berpijak dari program dan kegiatan Tahun Anggaran 2013.

Rincian kinerja dan penjelasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi meliputi pelaksanaan progam  dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2013, Tugas Pembantuan (TP) dan Dekonsentrasi, yang capaiannya akan dijabarkan  pada bab-bab selanjutnya dalam laporan ini. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Sedangkan untuk program dan kegiatan setiap SKPD yang sebelumnya disebut dengan belanja tidak langsung tetap dialokasikan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan penanganan yang dilaksanakan setiap SKPD, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada satu urusan akan dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih SKPD. Disamping itu, selain mengungkapkan penggunaan anggaran sesuai dengan SKPD juga akan diuraikan secara terpisah terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas pemerintah daerah. Adapun secara rinci terhadap uraian tersebut akan dituangkan dalam bab-bab selanjutnya.

 

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muaro Jambi Tahun 2013 ini merupakan kewajiban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pembangunan selama Tahun 2013 dengan tetap memperhatikan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Adapun aturan perundang-undangan yang melingkupi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini  adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4421);

 
LKPJ BUPATI 2013 PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Administrator   
Minggu, 12 Oktober 2014 01:33

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MUARO JAMBI

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam perencanaan pembangunan didefenisikan juga sebagai suatu model ekonomi yang meliputi pekerjaan menghimpun data yang relevan, meramalkan apa yang mungkin terjadi, memutuskan apa kiranya alternative yang lebih baik dan variable-variabel mana yang perlu dibenahi ( Briant dan White, 1989).

Perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan makro semua fungsi pemerintah yang meliputi semua bidang kehidupan secara  terpadu dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan. Pelaksanaan Pembangunan Daerah dirancang dan disusun melalui mekanisme perencanaan yang dimulai dari penjaringan berbagai asiprasi dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat (bottom up planing) yang didukung dengan berbagai kondisi dan potensi daerah yang dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Selain daripada itu juga berbagai kebijakan dari atas (top down planing) menjadi salah satu acuan dalam menentuka prioritas pembangunan yang disusun setiap tahunnya. Oleh sebab itu Pemerintah kabupaten Muaro Jambi terus berupaya mengakomodir berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah sehingga memungkinkan daerah untuk dapat lebih leluasa dan fleksibel dalam menentukan arah pembangunan di daerah sesuai dengan potensi, kondisi dan aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Luasnya kewenangan daerah ini menyangkut semua aspek pemerintahan dan kemasyarakatan kecuali politik luar negeri, pertahanan, keamanan, Hukum, moneter dan fiskal serta agama sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait erat dengan pelaksanaan otonomi daerah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, harus berorientasi pada pemberdayaan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjamin keserasian hubungan antar daerah, dan antara daerah dengan Pemerintah Provinsi dan antara daerah dengan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan Good Governance.

Untuk pendukung otonomi daerah yang luas ini maka Pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Dengan kewenangan pengelolaan daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentunya merupakan langkah nyata dari Pemerintah Pusat dalam rangka pemberdayaan pemerintah daerah sehingga kewenangan luas yang diserahkan kepada daerah disertai pula dengan pemberian kewenangan pengelolaan keuangan yang proporsional. Dengan demikian diharapkan Pemerintah Daerah dapat melakukan berbagai akselerasi pembangunan di daerah karena memilki kewenangan luas melalui otonomi daerah sekaligus memilki kemampuan keuangan yang cukup guna membiayai pembangunan tersebut.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan fungsi pemerintahan yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, berkeadilan dan berkesinambungan. Untuk itu pelaksanaan pembangunan yang mencakup perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, diupayakan sebagai langkah percepatan terhadap pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut maka Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus berupaya melakukan percepatan pembangunan diberbagai bidang. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah merumuskan berbagai rencana dan kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi. APBD Kabupaten Muaro Jambi memuat berbagai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan dalam upaya pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi dalam kurun waktu satu tahun anggaran sekaligus memuat rencana pendanaan pembangunan tersebut. Penyusunan APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2012 itu sendiri secara teknis  berpedoman pada prinsip-prinsip anggaran sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

APBD Kabupaten Muaro Jambi secara umum berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk mengelola keuangan daerah guna membiayai berbagai bidang pembangunan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Muaro Jambi. Agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari perencanaan yang telah dirumuskan maka pelaksanaan APBD harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparansi, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan. Meningkatnya pemikiran serta wawasan masyarakat saat ini sangat berpengaruh sekali  terhadap pandangan masyarakat dalam  mengamati, mengkritisi dan menilai kinerja pemerintah, sehingga tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas semakin kuat mulai ditingkat pusat hingga daerah. Masyarakat menghendaki adanya pemerintahan bersih dan berwibawa yang mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan proporsional dalam mengemban amanat dan aspirasi masyarakat dalam membangun tatanan kehidupan yang harmonis, maju dan sejahtera. Fenomena ini tentunya juga tidak terlepas dan sangat dirasakan oleh aparat pemerintahan di Kabupaten Muaro Jambi.

Guna merespon sikap kritis masyarakat sekaligus sebagai bentuk nyata pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilakukan maka pemerintah dalam hal ini kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD sebagai wakil dan interpretasi dari masyarakat.  Hal ini juga merupakan amanat pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwkilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Muaro Jambi Tahun 2012 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada masyarakat melalui DPRD terhadap proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi dalam kurun satu tahun.  Selain itu LKPJ Bupati Muaro Jambi Tahun 2012 memuat gambaran secara menyeluruh tentang kondisi dan perkembangan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi selama Tahun 2012, dengan mengkolerasikan antara perencanaan dan hasil-hasil yang dicapai baik secara kualitatif maupun kuantitatif menyangkut aspek pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat.

Dalam pertanggungjawaban Bupati Muaro Jambi terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2012, Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari   Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah              (APBD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2012 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Adapun lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muaro Jambi ini, pada dasarnya memuat uraian secara rinci capaian kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, baik secara mikro maupun makro yang berpijak dari program dan kegiatan Tahun Anggaran 2012.

Rincian kinerja dan penjelasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi meliputi pelaksanaan progam  dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2012 , Tugas Pembantuan (TP) dan Dekonsentrasi, yang capaiannya akan dijabarkan  pada bab-bab selanjutnya dalam laporan ini. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Sedangkan untuk program dan kegiatan setiap SKPD yang sebelumnya disebut dengan belanja tidak langsung tetap dialokasikan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan penanganan yang dilaksanakan setiap SKPD, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada satu urusan akan dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih SKPD. Disamping itu, selain mengungkapkan penggunaan angaran sesuai dengan SKPD juga akan diuraikan secara terpisah terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas pemerintah daerah. Adapun secara rinci terhadap uraian tersebut akan dituangkan dalam bab-bab selanjutnya.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muaro Jambi Tahun 2012 ini merupakan kewajiban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pembangunan selama Tahun 2012 dengan tetap memperhatikan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Adapun aturan perundang-undangan yang melingkupi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini  adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3903);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548); Pada pasal 78 ayat 1 huruf f Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam pelaksanaan desentralisasi”. Pasal ini pada dasarnya juga mempunyai keterkaitan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa “Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  kepada DPRD, serta menginformasikan  Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.”

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 03 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Masyarakat.

13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun  2004-2009;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/Sj, tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor ..... Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi (P-APBD) (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 Nomor ..... Seri A)

19. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor ...... Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Muaro Jambi  (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 Nomor ...... Seri A)

20. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi  Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 Nomor 01 Seri A)

C. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis dan Adminstratif Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, secara resmi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1999. Pusat Pemerintahan di Kota Sengeti sebagai ibu Kota Kabupaten Muaro Jambi dengan Pusat Perkantoran di Bukit Baling Kecamatan Sekernan. Kabupaten Muaro Jambi memiliki letak geografis wilayah yang cukup strategis berada di hinterland Kota Jambi, hal ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Muaro Jambi karena Kabupaten ini memiliki peluang yang cukup besar sebagai daerah pemasok kebutuhan kota Jambi, seperti pemasaran untuk hasil pertanian, perikanan, industri dan jasa.

Luas wilayah Kabupaten Muaro Jambi ± 5.246 KM2, secara administrasi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

? Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

? Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan.

? Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari.

? Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Secara Geografis Kabupaten Muaro Jambi terletak antara 10 511 Lintang Selatan sampai dengan 20 011 Lintang Selatan dan diantara 1030 151 Bujur Timur sampai dengan 1040 301 Bujur Timur. Kabupaten Muaro Jambi merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut antara lain :

0 - 10   Meter =  11,80%

11 - 100 Meter =  23,70%

101 - 300   Meter =    4,50%

Termasuk daerah yang beriklim tropis dengan curah hujan merata sepanjang tahun rata-rata 186 mm per hari dengan Intensitas hujan rata-rata 16 hari hujan. Temperatur rata-rata 32 C dengan variasi Temperatur antara musim hujan dengan kemarau relatif kecil. Secara Administratif Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan, 150 Desa dan 5 Kelurahan,  Jumlah Desa / Kelurahan pada masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

 

Sumber :  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2012

Pada Tahun 2010 dilakukan pemekaran terhadap Kecamatan Sungai Bahar menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Bahar, Kecamatan Sungai Bahar Utara dan Kecamatan Sungai Bahar Selatan, Kecamatan Maro Sebo dimekarkan 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Taman Rajo dan pada Tahun 2011 ada beberapa desa yang dimekarkan diantaranya di Kecamatan Kumpeh Ulu dibentuk 1 Desa baru yaitu Desa Kasang Kota Karang (Perda Nomor 06 Tahun 2011), di kecamatan Sungai Gelam 2 Desa Baru yaitu Desa Sido Mukti (Perda Nomor 06 Tahun 2011)  dan Desa Gambut Jaya (Desa Persiapan),  Selanjutnya di Kecamatan Jambi Luar Kota dibentuk 2 Desa Baru yaitu Desa Mendalo Indah dan Desa Pematang Gajah  (Perda Nomor 06 Tahun 2011).  Hal ini dilakukan dalam upaya percepatan pembangunan antar wilayah sehingga pelayanan terhadap masyarakat lebih optimal, sedangkan untuk kelurahan dari 4 kelurahan pada tahun 2007 menjadi 5 kelurahan pada tahun 2008, bertambah 1 kelurahan yaitu kelurahan Jambi Kecil Kecamatan Maro Sebo. Dengan adanya pemekaran ini merupakan cerminan keperdulian pemerintah untuk meningkatkan palayanan secara merata dan diharapkan mampu memperpendek rentang kendali dalam penyelenggaraan Pemerintahahan dan Pelayanan kepada masyarakat.

2. Gambaran Umum Demografis

Salah satu agenda penting dalam pembangunan pemerintahan adalah  menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Aspek-aspek penting yang berkaitan dengan upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, penegakan supremasi hukum dan peningkatan peluang partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, berbagai langkah kebijakan terarah pada perubahan kelembagaan dan sistim pengawasan serta pemeriksaan yang efektif sangat diperlukan. Keberhasilan atau kegagalan proses pembangunan di daerah di tentukan oleh berbagai faktor, antara lain kondisi aparatur pemerintahan. Selama ini aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya di bidang pemerintahan umum dan pembangunan belum secara optimal memperlihatkan citra dan kinerja yang diharapkan berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab.

Birokrasi merupakan tulang punggung dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan program kemasyarakatan serta kekuasaan. Tugas pokok birokrasi memberi pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan melaksanakan segala sesuatu yang meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan mencapai sasaran yang ditetapkan. Untuk kepentingan tersebut, perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih Clean Government) menjadi sebuah harapan. Banyak permasalahan yang membelit birokrasi kita dalam melaksanakan Good Governance dan Clean Government. Masalah-masalah tersebut antara lain mencakup sistem rekruitmen, jenjang karir, promosi dan mutasi, kejelasan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), kualitas sumber daya manusia, rendahnya kinerja, orientasi nilai-nilai perilaku dan budaya yang tidak menghargai prestasi, kurangnya disiplin, kesejahteraan, dan lambatnya birokrasi. Semua masalah tersebut membuat birokrasi sulit melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, sehingga reformasi birokrasi merupakan suatu keharusan, terutama untuk mengembalikan tugas dan fungsi birokrasi sebagai organisasi yang profesional, netral, legal dan modern. Birokrasi seperti itu, diharapkan mampu memberi pelayanan yang prima bagi masyarakat sekaligus menjadi motor penggerak kemajuan pembangunan di segala bidang. Tujuan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah dalam lima tahun mendatang di prioritaskan untuk mendukung pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap citra dan peran aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, meningkatkan kinerja pemerintah daerah, mengurangi seminimal mungkin praktek-praktek KKN dilingkungan aparatur pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara bukan kepentingan pribadi atau golongan.

Sebagai gambaran umum terhadap kependudukan di Kabupaten Muaro Jambi, Jumlah penduduk di Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 351.553  jiwa.

 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Muaro Jambi Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2011 dan 2012 masih lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan, dimana pada tahun 2011 jumlah Laki-laki sebanyak 192.452 jiwa (51,82%) dan jumlah perempuan sebanyak 179.500 jiwa (48,18%). Dan pada tahun 2012 Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 186.454 jiwa (51,82%) dan Perempuan 168.744 jiwa (48,185). Dan pada tahun 2012 seperti yang terdapat pada table dapat diketahui terjadinya penurunan jumlah penduduk dari tahun 2011 berjumlah 371.952 jiwa menjadi 355.198 jiwa pada tahun 2012. Penurunan ini disebabkan karena adanya inventarisir ulang yang dilakukan oleh dinas terkait sehingga ditemukannya data ganda dan sebagian lagi disebabkan karena adanya penerapan E-KTP sehingga data KTP pun diinventarisir ulang terhadap kegiatan tersebut.

 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Muaro Jambi Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat penyebaran penduduk yang cukup besar pada tahun 2012 terdapat di Kecamatan Jambi Luar Kota 20,23%, Kemudian untuk Tingkat Kepadatan Penduduk, Kecamatan Jambi Luar Kota merupakan Kecamatan yang paling tinggi Kepadatan penduduknya, dimana pada Tahun 2012 Tingkat Kepadatan Penduduk Kecamatan Jambi Luar Kota sebesar 202,26 Jiwa/Km2.

 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Muaro Jambi Tahun 2012

 

3. Topografi

Sebagian besar wilayah dataran di Kabupaten Muaro Jambi berada pada ketinggian 10-100 meter di atas permukaan laut (74,95%) dan hanya sebagian kecil (25,05%) yang berada kurang dari 10 meter di atas permukaan laut. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Muaro Jambi adalah merupakan daerah dataran rendah.

 

Sumber: www.muarojambi.go.id

Kemiringan tanah dibagi dalam 4 kelas yaitu datar 0 - 2%, landai 2 - 15%, terjal   15 - 40%, sangat terjal lebih dari 40%. Sebagian besar wilayah Kabupaten Muaro Jambi mempunyai lereng yang datar (67,50%), hanya sebagian kecil (0,44%) mempunyai lereng sangat terjal.

Sumber: www.muarojambi.go.id

 

3. Kondisi Ekonomi.

a.  Potensi Unggulan Daerah

Kabupaten Muaro Jambi memiliki potensi sumberdaya yang cukup melimpah, baik dalam bentuk potensi sumberdaya yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. Potensi unggulan dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, berupa berbagai jenis komoditi yang dapat dihasilkan di Kabupaten Muaro Jambi, baik dalam non kayu maupun berbagai jenis kayu-kayuan serta hasil hutan. Sedangkan untuk komoditi berbagai  jenis kayu, sekarang ini telah mengalami penurunan yang cukup drastis. Ini diakibatkan oleh potensi yang ada semakin terbatas dari tahun ke tahun sebagai akibat tidak adanya penanaman kembali.

Adapun komoditi unggulan di Kabupaten Muaro Jambi yang termasuk dalam kategori non kayu, dapat dibagi dalam ; komoditi unggulan tanaman pangan, komoditi unggulan perkebunan, komoditi unggulan peternakan dan komoditi unggulan perikanan. Komoditi unggulan yang termasuk dalam pertanian, khususnya tanaman pangan menyangkut berbagai komoditi yang diusahakan petani secara umum maupun secara khusus. Komoditi tanaman pangan yang menjadi unggulan di Kabupaten Muaro Jambi  antara lain :

Padi sawah merupakan prioritas utama pengembangan pertanian tanaman Kabupaten Muaro Jambi untuk memenuhi kebutuhan beras. Hal ini dalam rangka merealisasikan program pembangunan dibidang pertanian tanaman pangan yakni Peningkatan produksi padi, palawija, holtikultura, kualitas produksi komoditas unggulan dan jenisnya.

Luas Panen, Produksi dan Produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Muaro Jambi sampai dengan Tahun 2012, dapat dilihat pada tabel berikut :

 

Sumber :  Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura  Tahun 2012 .

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun terjadi peningkatan kinerja dibidang Pertanian Tanaman Pangan. Perkembangan produksi dan Produktivitas Padi Sawah pada Tahun 2012 produksinya 48.181 ton/thn dengan produktivitas mencapai  43,16 Kwt/Ha, untuk jagung produktivitasnya mencapai 41,21 Kwt/Ha dengan produksi 7.199 ton/tahun, untuk kedelai Produktivitasnya  12,09 Kwt/Ha dengan produksi 201 ton/tahun, dan kacang tanah Produktivitasnya  19,12 Kwt/Ha dengan produksi 170 ton/tahun

Sedangkan untuk komoditi perkebunan, Kabupaten Muaro Jambi memiliki berbagai jenis komoditi unggulan. Selain jenis tanaman yang telah dibudidayakan turun temurun, juga terdapat berbagai komoditi baru yang diminati hampir petani yang didasarkan perkembangan permintaan pasar. Adapun berbagai jenis komoditi perkebunan tersebut adalah sebagai berikut :

 

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2010

Berdasarkan tabel diatas terlihat dari tahun ke tahun terdapat penambahan luas perkebunan sawit baik melalui pihak swasta maupun yang dikelola sendiri oleh masyarakat.. Dari luasan perkebunan yang ada di kabupaten Muaro Jambi tersebut, Luas Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat mencapai 220.565 Ha dengan produksi 561.241 ton/tahun.

 

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi 2012

Dari tabel diatas terlihat terdapat luas tanam komoditas karet menunjukan fluktuasi kenaikan dari tahun 2006-2009, akan tetapi pada tahun 2010 dan 2011 terjadi penurunan luas tanam dari 62.136 ha pada tahun 2006 menjadi 54.787 ha pada tahun 2011. Peningkatan Luas areal pada tahun 2012.

Terhadap peternakan dan perikanan, di Kabupaten Muaro Jambi juga terus dikembangkan secara berkesinambungan. Untuk jenis komoditi peternakan yang menjadi andalan antara lain, pengembangan Sapi Bali dan Kambing Peranakan Etawa di Kecamatan Mestong, Kumpeh Ulu, Sungai Gelam dan Sungai Bahar. Jenis kedua hewan ternak ini termasuk hewan ternak besar dan sedang yang terus dikembangkan di Kabupaten Muaro Jambi. Bahkan menjadikan kawasan pengembangan di Kecamatan Kumpeh Ulu dan Kumpeh telah dijadikan kawasan sentra pengembangannya. Pembangunan perikanan di Kabupaten Muaro Jambi dikembangkan melalui budidaya ikan dalam keramba, kolam dan tambak, mengingat letak geografi dan topografi Kabupaten Muaro Jambi dibelah oleh sungai Batang Hari dan anak sungai lainnya juga sebagian merupakan dataran rendah yang berawa-rawa.

Dalam Upaya peningkatan produksi perikanan salah satu usaha pemerintah daerah dengan membentuk sentra perikanan seperti sentra budidaya ikan patin di Desa Tangkit Baru yang ditetapkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai percontohan Daerah Show Case atau Sentra Produksi Perikanan khusus ikan Nila dan menjadikan daerah sepanjang aliran Sungai Batang Hari sebagai sentra pengembangan perikanan Keramba Jaring Apung. Berikut dapat dilihat perkembangan jumlah keramba, kolam dan jaring apung di Kabupaten Muaro Jambi. Kabupaten Muaro Jambi memiliki potensi perikanan yang cukup potensial baik melalui budidaya keramba jaring apung maupun melalui budidaya kolam. Potensi perikanan yang berkembang di Muaro Jambi khususnya di sepanjang DAS Batang Hari diantaranya Desa Pematang Jering, Sekernan, Sengeti dan sekitarnya, pada tahun 2011 jumlah (unit) keramba jaring apung tetap sama dengan tahun 2012  sebanyak 2.817 unit sedangkan untuk produksi mengalami penurunan pada tahun 2011 sebanyak 4.310 (ton) menjadi 3.893 (ton) pada tahun 2012. Hal ini disebabkan pada triwulan III dan IV terjadi kesulitan pembelian benih ikan yang berakibat KJA banyak yang kosong (tidak terisi).

2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB.

Indeks perkembangan PDRB Kabupaten Muaro Jambi selama 2007- 2011  mengalami peningkatan baik berdasarkan harga berlaku maupun harga  konstan. Hal ini dapat di amati pada tabel 4.1.a maupun tabel 4.1.b yakni PDRB  migas maupun non migas dan perkembangannya.

 

Sumber : BPS Kabupaten Muaro Jambi

Sedangkan perkembangan PDRB Kabupaten Muaro Jambi menurut lapangan usaha Tahun 2010 menggambarkan bahwa sektor pertanian/perkebunan masih menjadi sektor yang mampu menumbuhkembangkan perekonomian daerah sebagaimana terlihat pada grafik berikut :

 

Sumber : BPS Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2006-2010

 

b. Struktur Ekonomi

Distribusi PDRB menurut sektor atas dasar harga berlaku menunjukkan peran/kontribusi sektor-sektor ekonomi pada tahun tersebut . Sektor pertanian menempati urutan yang pertama sebagai penyumbang /  kontribusi terbesar yaitu mencapai 31.03 persen dalam pembentukan struktur perekonomian di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2011, pada sektor ini penyumbang terbesar adalah subsektor perkebunan sebesar 16.88 persen. Sementara kontribusi terendah diberikan subsektor perikanan sebesar 2.05 persen. Dengan begitu besarnya peranan sektor pertanian di Kabupaten Muaro Jambi hendaknya diupayakan secara terus menerus dalam meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian . Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas yang tentunya akan berdampak pada nilai jual produk dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani. Pada urutan kedua ditempati sektor pertambangan dan penggalian sebesar 24.10 persen, dimana subsektor minyak dan gas bumi memberikan kontribusi terbesar pada sektor ini yakni 23.33 persen. Kemudian dikuti sektor diurutan ketiga yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 16,36 persen. Pada sektor ini penyumbang terbesar adalah subsektor perdagangan besar dan eceran sebesar 15.68 persen.

c. Laju Pertumbuhan Ekonomi

 

Pada tahun 2011, Kabupaten Muaro Jambi mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 7.02 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada sektor Pertanian sebesar 9.87 persen. Kemudian diikuti oleh sektor bangunan pada urutan kedua sebesar 9.41 persen dan sektor perdagangan sebesar 8.94 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada sektor pertambangan  dan penggalian sebesar 0.46 persen.

 

Sumber : BPS Kabupaten Muaro Jambi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2011 sebesar 7.02 persen  lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan pada tahun sebelumnya, tahun 2010 dan 2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi tercatat masing-masing sebesar 4.10 persen  dan 5.52 persen. Pertumbuhan kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2011 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi pada sektor primer mengalami kenaikan yang cukup tinggi, terutama pada sektor pertambangan dan penggalian. Laju pertumbuhan ekonomi pada sektor primer sebagai kontributor terbesar dalam perekonomian daerah perlu diamati lebih cermat. Sektor Pertanian mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 9.87 persen. Kenaikan juga  terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0.46 persen, dimana pada tahun sebelumnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian minus 14.23 persen hal ini disebabkan Sub Sektor Pertambangan Minyak Gas mengalami kenaikan laju pertumbuhan yang cukup tinggi  mencapai 0.07 persen pada tahun 2011 karena pada tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup tinggi yakni minus 14,33 persen.

Sumber : BPS Kabupaten Muaro Jambi

 

Pada tahun 2011 sektor pertanian tumbuh sebesar 9.87 persen lebih baik dibanding tahun 2010 yang sebesar 9.42 persen.Laju pertumbuhan sektor pertanian ini juga didukung dari subsektor Tanaman bahan  makanan yang mengalami peningkatan dari 9.62 persen menjadi 9.79 persen. Laju pertumbuhan subsektor ini disebabkan adanya panen sayur-sayuran dan komoditi sayur lainnya. Disamping itu pula pertumbuhan terjadi pada subsektor peternakan dan perikanan. Namun pada subsektor perkebunan mengalami pertumbuhan yang melambat dibandingkan tahun sebelumnya .

 

Sumber : BPS Kabupaten Muaro Jambi

Pada tahun 2007 sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan sebesar 0.53 persen dan tahun 2011 sebesar 0.46 persen, selama kurun waktu 2007-2011 mengalami perlambatan 13.20 persen.  Laju pertumbuhan subsektor minyak dan gas bumi di Kabupaten Muaro Jambi berfluktuatif,  namun laju pertumbuhan pada subsektor penggalian terus meningkat yakni pada tahun 2007 sebesar 1.49 persen dan mencapai 9.91 persen pada tahun 2011.

Industri pengolahan tumbuh sebesar 4.57 persen pada tahun 2007 dan mencapai 5.24 persen pada tahun 2011. Sektor listrik, gas  dan air minum tumbuh sebesar 6.43 persen pada tahun 2011. Kebutuhan akan sektor ini dalam pembentukan perekonomian Kabupaten Muaro Jambi Sangat penting sebagai sektor penunjang bagi kegiatan-kegiatan lainnya. Sektor Bangunan pada tahun 2011 memiliki laju sebesar 9.41 persen.

 

Sumber : BPS Kabupaten Muaro Jambi

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran tumbuh melambat yakni memiliki laju sebesar 8.94 persen tahun 2011 sedangkan pada  tahun 2010 tumbuh sebesar 9.95 persen, jika dilihat satu persatu dari subsektor-subsektor pembentukan sektor ini, ketiga subsektor pembentuk sektor mengalami laju pertumbuhan yang melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni pada subsektor perdangan besar dan eceran memiliki laju sebesar 8.98 persen sedangkan pada tahun 2010 sebesar 9.87 persen; subsektor hotel sebesar 4.82 persen pada tahun 2011 dan 5.07 persen pada tahun 2010 ; dan subsektor restoran sebesar 8.23 persen pada tahun 2011 dan 11.28 persen pada tahun 2010.

Sektor pengangkutan dan Komunikasi di tahun 2011 dengan laju sebesar 4.91 persen  sementara pada tahun 2010 sebesar 8.70 persen, hal ini menunjukkan pertumbuhan yang melambat pada sektor ini.  Subsektor Angkutan Jalan Raya merupakan subsektor dengan laju pertumbuhannya tertinggi diantara semua subsektror yang ada.

d. PDRB per Kapita dan Pendapatan Per Kapita

PDRB per Kapita dapat digunakan sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. PDRB Per Kapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah Penduduk. PDRB Per Kapita Kabupaten Muaro Jambi atas dasar harga berlaku mencapai 10.10 juta rupiah pada tahun 2011, sementara itu di tahun 2010 mencapai 8.73 juta rupiah. Hal ini menunjukan terjadi kenaikan 13.56 persen. Walaupun kenaikan ini cukup tinggi, namun pada kenyataannya kenaikan ini lebih dipengaruhi oleh meningkatnya harga barang dan jasa pada tahun 2011.

Pengaruh kenaikan barang dan jasa tersebut terlihat pada nilai PDRB per kapita Kabupaten Muaro Jambi secara riil yang digambarkan dengan nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang hanya mencapai 3,02 juta rupiah atau naik sebesar 5.29 persen dari tahun 2011.

Pada saat yang sama laju pertumbuhan penduduk  pada tahun 2011 mencapai 2.4 persen. Dengan demikian terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB perkapita lebih besar dibanding laju pertumbuhan penduduk.

Pendapatan Regional per kapita adalah PDRB setelah dikurangi penyusutan dan pajak tidak langsung neto dibagi dengan penduduk pertengahan tahun. Atau sama dengan PDRN Atas Dasar Biaya Faktor Produksi dibagi penduduk pertengahan tahun. Pendapatan Regional per kapita, mencerminkan pendapatan penduduk provinsi Jambi yang tak lepas dari pengaruh besarnya PDRB dari tahun ke tahunnya.

Pendapatan regional per kapita Kabupaten Muaro Jambi atas dasar harga berlaku memperlihatkan peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011 yakni pada tahun 2010 sebesar 7.8 juta rupiah dan mencapai 9.06 juta rupiah  pada tahun 2011. Dan pendapatan regional perkapita kabupaten Muaro jambi atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan yakni pada tahun 2010 sebesar 2.5 juta rupiah dan mencapai 2.7 juta rupiah pada tahun 2011.

 

Sumber : BPS Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2010-2011

Sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat, besarnya nilai PDRB per kapita dan Pendapatan per Kapita penduduk perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah  khususnya. Sehingga dapat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat meskipun masih berbicara secara makro. Karena nilai PDRB Per Kapita menggambarkan data secara rata-rata, belum mampu bercerita hingga menggambarkan tingkat pemerataannya. Dibutuhkan kajian lebih lanjut melalui survei-survei khusus untuk mengetahui gambaran pemerataan pendapatan masyarakat.

Dengan semakin meningkatnya Pendapatan Domestik Regional Bruto  (PDRB) per Kapita dan Pendapatan Per Kapita penduduk ini, secara nyata telah memberikan implikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Hal ini tercermin dari meningkatnya daya beli masyarakat dan semakin menurunnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan, pemerintah daerah  akan terus berusaha merangsang sektor-sektor ekonomi yang menguasai hajat hidup masyarakat untuk tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Upaya ini telah ditempuh melalui peluncuran berbagai kebijakan populis yang mampu merangsang, mendorong dan memacu pemberdayaan potensi sumberdaya lokal dan membuka peluang usaha-usaha baru ekonomi produktif.

 

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Muaro Jambi Tahun 2012 ini disusun berdasarkan Lampiran yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwkilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat , dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

 

BAB. I.   PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, Dasar Hukum, Kondisi Umum Kabupaten Muaro Jambi dan Sistematika Penulisan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muaro Jambi Tahun 2012.

 

BAB. II.  KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Menguraikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2012 meliputi program pembangunan Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2011  dan Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2012.

 

BAB.III. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menguraikan Kabijakan Keuangan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2012 yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2012 yang meliputi :

A.  Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

2. Target Dan Realisasi Pendapatan

 

B.  Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

2. Target Dan Realisasi Belanja

 

BAB.IV.  PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menguraikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Muaro Jambi dalam Tahun 2012 yang dibagi kedalam Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muaro Jambi pada Tahun 2012 yang meliputi :

 

A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

1. Program Dan Kegiatan

2. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

3. Permasalahan Dan Solusi

 

B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

1. Program Dan Kegiatan

2. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

3. Permasalahan Dan Solusi

 

BAB V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berisikan informasi Instansi Pemberi Tugas Pembantuan, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan, program dan kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya serta sumber dan jumlah anggaran pada Tahun Anggaran 2012.

 

BAB VI.  PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Berisikan kebijakan dan pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, Koordinasi dengan Instansi Vertikal Di Daerah, Pembinaan Batas Wilayah, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana serta Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum selama tahun 2012.

 

BAB. VII. PENUTUP

 

RESTASI

Menguraikan prestasi dan keberhasilan yang diraih Kabupaten Muaro Jambi selama Tahun 2012. Prestasi dan keberhasilan ini meliputi segala sisi pembangunan yang dinilai berhasil dan mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi maupun lembaga tertentu.

LAST_UPDATED2