SITUS RESMI BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI (http://www.bappedamj.muarojambikab.go.id) Tag Line Muaro Jambi : “MUARO JAMBI MELAYANI"
Home RKPD KABUPATEN
BERITA KEGIATAN
BERITA BERGAMBAR
img-20170202-wa0015.jpgimg-20170209-wa0017.jpgimg-20170209-wa0019.jpgimg-20170209-wa0020.jpgimg-20170209-wa0021.jpg
RKPD KABUPATEN
RKPD TAHUN 2013 PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Administrator   
Minggu, 12 Oktober 2014 12:02

RKPD MUARO JAMBI TAHUN 2013

Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.  Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).   Dimana RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional.

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan :

a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;

b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.  RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, untuk itu maka sesuai amanat dalam kedua undang-undang diatas, Bappeda merupakan institusi yang ditunjuk dan berfungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan perencanaan daerah yang juga mengkoordinasikan perencanaanperencanaan yang bersifat sektoral di daerah.

Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat, penyusunan RKPD ini didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.   Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan daerah jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek/1 tahun (RKPD).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).  Penyusunan RKPD juga merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.

Dokumen RKPD mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun.  Dalam pelaksanaan pembangunan, RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (RAPBD).

1. 2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

i. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

j. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

q. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

r. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

s. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

t. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

u. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;

v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1. 3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Muaro Jambi merupakan dokumen perencanaan daerah untuk satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RPJP. RKPD disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, sehingga penyusunan RKPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2014 selalu sejalan dengan kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan diperlukan integritas berbagai program pembangunan dan kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan pembangunan dimaksud.  Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2014  antara lain :

1. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan dalam menghadapi permasalahan dan tantangan global dan nasional yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik daerah,  sehingga implementasi pembangunan nasional dan daerah dapat berjalan optimal,  terpadu dan berkesinambungan.

2. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi harus lebih selektif dalam pemanfaatan sumber penerimaan daerah dan lebih mengutamakan pada program-program yang terkait dalam pemberdayaan masyarakat,  pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dasar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Perlunya keselesarasan sasaran program sehingga bobot alokasi APBD Kabupaten Muaro Jambi dapat betu-betul difokuskan urusan yang menjadi kewenangannya dan membatasi penggunaan APBD untuk mendanai program dan kegiatan yang diluar kewenangannya.

4. Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan prioritas nasional dalam kerangka desentralisasi melalui dana alokasi khusus (DAK),  hibah dan/atau pinjaman/hibah luar negeri,  masing-masing pemerintah daerah mengalokasikan dana pendamping dalam APBD sesuai kriteria dan ketentuan yang dipersyaratkan.

5. Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan daerah supaya dilakukan dengan mempedomani pembagian urusan pemerintah pusat,  pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaiman ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

 
RKPD KABUPATEN PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Administrator   
Sabtu, 27 September 2014 18:36

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

 

Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.  Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).   Dimana RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional.

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan :

a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;

b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.  RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, untuk itu maka sesuai amanat dalam kedua undang-undang diatas, Bappeda merupakan institusi yang ditunjuk dan berfungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan perencanaan daerah yang juga mengkoordinasikan perencanaanperencanaan yang bersifat sektoral di daerah.

Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat, penyusunan RKPD ini didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.   Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan daerah jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek/1 tahun (RKPD).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).  Penyusunan RKPD juga merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.

Dokumen RKPD mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun.  Dalam pelaksanaan pembangunan, RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (RAPBD).

 

1. 2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

i. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

j. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

q. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

r. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

s. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

t. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

u. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;

v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1. 3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Muaro Jambi merupakan dokumen perencanaan daerah untuk satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RPJP. RKPD disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, sehingga penyusunan RKPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2014 selalu sejalan dengan kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan diperlukan integritas berbagai program pembangunan dan kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan pembangunan dimaksud.  Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2014  antara lain :

1. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan dalam menghadapi permasalahan dan tantangan global dan nasional yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik daerah,  sehingga implementasi pembangunan nasional dan daerah dapat berjalan optimal,  terpadu dan berkesinambungan.

2. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi harus lebih selektif dalam pemanfaatan sumber penerimaan daerah dan lebih mengutamakan pada program-program yang terkait dalam pemberdayaan masyarakat,  pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dasar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Perlunya keselesarasan sasaran program sehingga bobot alokasi APBD Kabupaten Muaro Jambi dapat betu-betul difokuskan urusan yang menjadi kewenangannya dan membatasi penggunaan APBD untuk mendanai program dan kegiatan yang diluar kewenangannya.

4. Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan prioritas nasional dalam kerangka desentralisasi melalui dana alokasi khusus (DAK),  hibah dan/atau pinjaman/hibah luar negeri,  masing-masing pemerintah daerah mengalokasikan dana pendamping dalam APBD sesuai kriteria dan ketentuan yang dipersyaratkan.

5. Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan daerah supaya dilakukan dengan mempedomani pembagian urusan pemerintah pusat,  pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaiman ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ............ Info lebih lanjut silahkan download pada menu Download

LAST_UPDATED2