SITUS RESMI BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI (http://www.bappedamj.muarojambikab.go.id) Tag Line Muaro Jambi : “MUARO JAMBI MELAYANI"
Home RPJMD KABUPATEN
BERITA KEGIATAN
BERITA BERGAMBAR
img-20170202-wa0015.jpgimg-20170209-wa0017.jpgimg-20170209-wa0019.jpgimg-20170209-wa0020.jpgimg-20170209-wa0021.jpg
RPJMD
RPJMD KABUPATEN PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Administrator   
Sabtu, 27 September 2014 18:33

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH KABUPATEN MUARO JAMBI

 

Dalam mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan, baik dalam lingkup wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi maupun Nasional, maka diperlukan perencanaan yang sistematis dan terukur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diharapkan mampu mewujudkan keterpaduan, Keberlanjutan dan sinergitas pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muaro Jambi 2011 - 2016 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Pemilukada) Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 9 April  2011. Dokumen RPJMD Tahun 2011-2016 merupakan Rencana Pembangunan Tahap kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2006 -2025. RPJMD ini merupakan dokumen strategis dan sebagai langkah awal untuk merealisasikan Visi dan Misi  yang telah disampaikan pada masyarakat semasa kampanye Pemilu Kepala Daerah. Penyusunan RPJMD merupakan amanah dari Undang-undang Nomor  25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan dalam upaya membangun sistem perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, dan respon terhadap perubahan. Penyusunan RPJMD ini dilakukan secara integratif dengan dokumen perencanaan yang lain, mulai dari tingkat Pusat dan Provinsi. Keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas berbagai program ini diharapkan dapat membawa manfaat yang lebih besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Muaro Jambi.

 

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan idiil dalam penyusunan RPJM Daerah ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah Undang-undang Dasar 1945, sedangkan landasan operasioinal meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

 

8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594)

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang  Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015; (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 01);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 26  Tahun 2009, tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2009 Nomor  26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2009               Nomor 25);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 13 Tahun  2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2012 Nomor 13);

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011-2016 dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Program Kewilayahan. Di dalamnya juga tedapat berbagai program dan kerangka anggaran yang bersifat proyektif dan indikatif selama lima tahun ke depan. Dengan demikian semua dokumen operasional di dalam perencanaan periode 2011-2016  dilingkungan pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi harus mengacu pada RPJMD ini.

Adapun tujuan dari RPJMD Kabupaten Muaro Jambi 2011-2016 sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan dan Strategi pembangunan daerah 2011 -2016.

2. Sebagai pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dalam penyusunan Renstra SKPD 2011 - 2016.

3. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Anggaran pembiayaan dan Belanja Daerah (RAPBD).

4. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melaksanakan evauasi kinerja tahun SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh SKPD untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan terpadu, terarah dan terukur.

6. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan dalam rangka memudahkan koordinasi, integrasi dan singkronisasi seluruh SKPD dalam pelaksanaan arah kebijakan, program dan kegiatan tahunan.

7. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Muaro Jambi.

Berpijak dari tujuan tersebut maka sasaran penyusunan RPJMD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya kondisi umum dan isu strategis pembangunan Kabupaten Muaro Jambi periode tahun 2011-2016.

2. Terumuskannya Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011-2016 (Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah 2011-2016).

3. Terumuskannya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Muaro Jambi periode tahun 2011-2016.

4. Terumuskannya strategi dan kebijakan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi periode tahun 2011-2016.

5. Terumuskannya Indikasi program dan Kerangka Pendanaan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi periode tahun 2011-2016.

6. Terumuskannya Indikator Kinerja Utama Program Pembangunan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011-2016.

 

1.4. KETENTUAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum maka definisi peristilahan yang terkait dengan RPJMD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

2. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan  didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian  sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah  untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

14. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

15. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum  antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

17. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

 

1.5. KERANGKA DAN METODOLOGI PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Muaro Jambi 2011-2016 didasarkan pada tiga sumber data pokok :

1. Data sekunder, yaitu data-data yang mencakup Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode sebelumnya, data statistik, dan data perencanaan lainnya.

2. Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti pada pemangku kepentingan (stake holders) yang ada di Kabupaten Muaro Jambi seperti SKPD, tokoh masyarakat, akademisi dan organisasi kemasyarakatan.

3. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kabupaten Muaro Jambi 2011-2016.

Kerangka dan metodologi penyusunan RPJMD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011-2016 ini secara garis besar adalah sebagaimana digambarkan dalam diagram .....

 

LAST_UPDATED2